Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan bahwa fungsi legislasi selalu menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan fungsi lainnya. Maka dari itu, Firman menyarankan agar Prolegnas memprioritaskan undang-undang yang mendukung program kerja pemerintah, khususnya yang berfokus pada program unggulan seperti energi, pangan, dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita mengacu pada pidato Bapak Presiden dan 17 program unggulan, fokus utama ada beberapa program seperti energi, pangan, dan pertumbuhan 8 persen. Itu yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan kepada pemerintah untuk bersepakat dengan DPR kira-kira apa, undang-undang yang bisa kita fokuskan untuk mendukung strategi pemerintah tadi,” kata Firman di Gedung Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Ia mengungkapkan bahwa hasil dari Prolegnas menentukan citra DPR di mata publik. Sebab, tolok ukur yang menjadi perhatian masyarakat pada DPR yakni fungsi legislasi.
“Selalu saya ulang, tiga tugas fungsi pokok DPR yang terukur oleh publik itu selalu hanya legislasi. Setiap saat yang disampaikan dalam paripurna dan diukur oleh publik itu hanya legislasi. Yang lain-lainnya biasanya tidak pernah menjadi perhatian publik,” tambahnya, dikutip dari laman DPR RI.
Maka dari itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengusulkan agar setiap komisi mengerjakan lebih dari satu undang-undang untuk meningkatkan produktivitas.
“Saya sampaikan kembali, kalau bisa untuk masing-masing komisi itu jangan satu undang-undang, tapi tetap dua. Karena pengalaman sebelumnya, satu undang-undang sering enggak selesai, dan anggota di komisi lainnya jadi tidak ada kegiatan (nganggur),” jelasnya.
Menurutnya, pembagian kerja ini akan membantu mencapai target legislasi secara optimal.
“Kalau bisa satu komisi itu paralel menangani dua undang-undang, tapi betul-betul yang mendukung rencana strategi pemerintah. dan Tahun pertama ini kita harus fokuskan supaya masalah pangan itu di tahun kedua sudah mulai nampak tahapan-tahapan Swasembada pangan,” ungkapnya.
Ia berharap, langkah-langkah ini dapat membantu DPR berkontribusi dalam mendukung strategi pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja legislasi. {}