Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, menanggapi kembali munculnya perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah. Tahun ini, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, sementara Muhammadiyah memulai puasa lebih awal pada Rabu, 18 Februari 2026. Perbedaan tersebut, menurut Firman, bukanlah hal baru dan harus dipahami secara jernih dalam kerangka metodologi keagamaan yang memang berbeda.
“Perbedaan ini bukan bentuk ‘jegalan’ pemerintah atau kegagalan Menteri Agama. Ini murni karena perbedaan prinsip dan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pemerintah menggunakan kombinasi hisab dan rukyat melalui mekanisme sidang isbat, sedangkan Muhammadiyah berpedoman pada hisab global dengan Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi ini soal pendekatan, bukan soal benar atau salah,” tegas Firman dalam keterangannya kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadhan setelah melalui proses sidang isbat yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, hingga pakar falak. Keputusan tersebut, lanjutnya, menjadi rujukan nasional karena dilakukan secara resmi dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Sidang isbat bukan proses tertutup. Di dalamnya ada dialog ilmiah, ada data hisab, ada verifikasi rukyat, dan semua dilakukan secara transparan. Jadi kalau ada yang menyalahkan pemerintah atau Menteri Agama, bisa jadi karena belum memahami secara utuh bagaimana proses itu berjalan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman juga merujuk pada imbauan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecahan. Menurutnya, perbedaan awal Ramadhan adalah dinamika fiqih yang telah berlangsung lama di Indonesia dan tidak semestinya dipolitisasi.
“Dalam sejarah Islam sendiri, perbedaan metode penentuan awal bulan sudah ada sejak lama. Kita tidak boleh memelintir perbedaan metodologis menjadi isu politik atau mem-framing seolah-olah pemerintah gagal. Justru ini momentum untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat agar memahami bahwa perbedaan itu bagian dari khazanah,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah, termasuk Menteri Agama, menurutnya harus terbuka dalam memberikan penjelasan kepada publik apabila muncul pertanyaan atau perdebatan.
“Kalau ada kritik, itu sah-sah saja. Tapi kritik harus berbasis pemahaman. Pemerintah pun harus siap menjelaskan secara komprehensif agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan. Transparansi dan edukasi publik adalah kunci,” tandas legislator asal Pati Jawa Tengah ini.
Di akhir pernyataannya, Firman mengajak seluruh umat Islam untuk lebih mengedepankan ukhuwah dan toleransi dalam menyikapi perbedaan tersebut. Baginya, substansi Ramadhan jauh lebih penting dibanding polemik penetapan awalnya.
“Yang terpenting, kita sesama umat Muslim saling menghormati perbedaan yang memang terkait prinsip dan keyakinan masing-masing. Ini bukan kegagalan pemerintah, khususnya Menteri Agama. Mari kita jalankan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini dengan khidmat. Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin,” pungkas Firman Soebagyo.
