Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti kembali kemunculan Biosaka sebagai inovasi pertanian berbasis bahan alami yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian petani sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Ia mengungkapkan, Biosaka pernah diperkenalkan secara luas dalam kegiatan bimbingan teknis Kementerian Pertanian beberapa tahun lalu, khususnya oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan sejak itu terus memantik diskusi di kalangan petani maupun peneliti.
“Biosaka itu bukan pupuk dalam pengertian konvensional, tetapi larutan alami dari remasan daun dan rumput liar sehat yang berfungsi sebagai elisitor. Ia memicu tanaman membentuk metabolit sekunder dan fitoaleksin, sehingga tanaman menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan produktivitasnya meningkat. Dari penjelasan para narasumber waktu itu, Biosaka bahkan mampu menekan penggunaan pupuk kimia hingga 50 sampai 90 persen, dan ini bukan angka kecil dalam konteks pertanian nasional,” kata Firman.
Firman menjelaskan, Biosaka bekerja dengan cara yang relatif sederhana dan murah. Petani cukup memanfaatkan sumber daya hayati di sekitar lahannya, seperti daun dan rumput liar yang sehat, lalu meremasnya di dalam air hingga sari alaminya keluar, disaring, dan diaplikasikan ke tanaman.
Metode ini, menurutnya, membuat Biosaka mudah diadopsi, terutama oleh petani kecil yang selama ini terbebani biaya produksi tinggi akibat pupuk kimia.
“Di situlah letak kekuatan Biosaka. Ia lahir dari pengetahuan lapangan, dari praktik petani sendiri, bukan dari pabrik kimia. Ketika petani bisa memproduksi sendiri penguat tanamannya, maka kedaulatan pertanian itu mulai terbentuk. Negara seharusnya menangkap ini sebagai peluang strategis,” tegas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Lebih jauh, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mengakui bahwa Biosaka memang telah menunjukkan hasil positif di lapangan. Sejumlah demplot dan uji coba, termasuk yang dilakukan Kementerian Pertanian, memperlihatkan peningkatan produksi dengan pengurangan signifikan dosis pupuk anorganik.
Ia menyebut, hasil percobaan di kedelai menunjukkan produksi bisa mencapai 1,6 hingga 2,4 ton per hektar hanya dengan penggunaan NPK 50 persen dari dosis anjuran yang dikombinasikan dengan Biosaka.
“Fakta-fakta lapangan ini tidak bisa diabaikan. Bahkan Biosaka sudah mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia. Tetapi saya juga memahami sikap pemerintah dan para ilmuwan yang masih terus mengkaji. Karena dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap inovasi harus diuji secara ketat, dibedah mekanismenya, dan distandarkan agar aman, konsisten, hingga bisa diterapkan secara nasional,” ujarnya.
Firman menilai, “misteri” Biosaka justru harus dibaca sebagai tantangan ilmiah, bukan alasan untuk menghentikan pengembangan. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu diungkap, mulai dari komponen aktif, mekanisme kerja detail, hingga formulasi yang paling efektif untuk berbagai komoditas.
Ia lantas merujuk pandangan para pakar, termasuk Guru Besar Purnabakti IPB Iswandi Anas, yang menyebut Biosaka berpotensi besar sebagai elisitor, namun tetap membutuhkan penguatan basis riset.
“Kalau hasilnya sudah terlihat di sawah, maka tugas negara adalah masuk dengan ilmu pengetahuan, bukan mematikan praktik itu. Kita perlu memastikan Biosaka aman, terstandar, dan benar-benar memberi manfaat jangka panjang. Jangan sampai inovasi petani yang potensial justru berhenti karena negara lambat membangun kerangka ilmiahnya,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Ia menambahkan, sosialisasi dan pendampingan kepada petani yang selama ini dilakukan pemerintah merupakan langkah positif yang harus diperluas, sembari riset terus berjalan. Firman menekankan bahwa arah pembangunan pertanian ke depan tidak bisa lagi bertumpu pada input mahal dan ketergantungan tinggi, tetapi harus bergerak ke sistem yang lebih ramah lingkungan, mandiri, dan berbasis kekayaan hayati lokal.
“Biosaka membuka satu pesan penting, bahwa solusi pertanian tidak selalu harus datang dari luar, dari impor, atau dari industri besar. Kadang jawabannya tumbuh di pematang sawah kita sendiri. Tugas kita di DPR adalah memastikan inovasi seperti ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mendapat dukungan kebijakan, riset, dan anggaran yang memadai demi kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.
