Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengkritisi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah program di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) tahun anggaran 2023.
Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja Kementan tidak pernah menerima penjelasan apapun mengenai program YESS yang ternyata menggunakan dana pinjaman atau hibah dari lembaga internasional. “Nggak pernah dengar program ini dan pelaksanaannya seperti apa,” kata Firman saat dihubungi.
Lebih lanjut, Firman menilai program yang bertujuan mendorong wirausaha muda di sektor pertanian ini gagal memberikan dampak signifikan terhadap sektor tersebut. Ia menyebut istilah “pengembangan wirausaha muda pertanian” sebagai jargon kosong yang tidak menyentuh akar persoalan utama, yaitu kesejahteraan petani.
“Dulu ada petani milenial tetapi hanya cerita saja. Sampai sekarang mereka sulit berkembang. Yang namanya bikin industri pupuk kelas usaha rakyat saja mau izin biayanya puluhan juta. Jadi bullshit saja, tidak ada manfaatnya,” sindir Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Laporan BPK atas Laporan Keuangan Program YESS di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan tahun 2023 mengungkap sejumlah temuan pemborosan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran program tersebut.
Di antaranya, terdapat pemborosan anggaran sebesar Rp 189 juta untuk honorarium tim seleksi hibah kompetitif yang tarifnya melebihi standar biaya masukan (SBM) yang ditetapkan. Selain itu, ditemukan pula belanja jasa pelatihan sebesar Rp 93 juta yang belum dapat diyakini kewajarannya.
BPK juga mencatat adanya realisasi uang transportasi dan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri yang tidak dapat diyakini nilainya, dengan estimasi minimal sebesar Rp 281,3 juta. Sementara itu, kelebihan pembayaran untuk perjalanan dinas luar negeri mencapai Rp 73,2 juta. Tak hanya itu, penyaluran program YESS juga diduga tidak tepat sasaran kepada 282 penerima manfaat dengan nilai total mencapai Rp 4,2 miliar.
Temuan lainnya yang disorot adalah pengadaan marching band senilai Rp 389 juta di PPIU Sulawesi Selatan serta renovasi ruang kerja senilai Rp 205 juta di NPMU Gedung D Kementan, yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan dan tujuan program YESS sebagaimana diatur dalam Financial Agreement.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BPPSDMP Kementan, Munifah, menegaskan bahwa seluruh temuan BPK terkait program YESS tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia menolak anggapan bahwa terjadi pemborosan dalam pembayaran honor maupun realisasi biaya transportasi seperti yang dilaporkan BPK.
“Kalau untuk honor tim seleksi itu kan melibatkan Perguruan Tinggi, bukan internal kami saja itu yang mendapatkan honor-honor. Hanya saja teman-teman saat memberikan form honor itu biodata narasumber kadang-kadang tidak dilampirkan. Setelah dilampirkan selesai,” ujarnya.
Terkait dugaan penyaluran bantuan kepada 282 penerima yang tidak tepat sasaran, Munifah membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan telah melalui proses seleksi oleh tim seleksi hibah kompetitif. Ia menjelaskan bahwa besarannya pun bervariasi, tergantung pada komponen usulan dari masing-masing proposal usaha yang diajukan. “Penerima bisa saja memperoleh Rp 20 juta, atau bahkan Rp 100 juta,” tambahnya.
