Berita Golkar – Kasus pilu seorang siswa berinisial YBR (10 tahun) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya setelah diduga tak mampu membeli buku dan alat tulis dasar untuk sekolah mencuri perhatian publik nasional. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, dan ditemukan oleh warga di kebun milik nenek korban, berbuntut pada diskusi mendalam tentang kemiskinan, kesehatan mental anak, serta ketimpangan sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena ini dan menekankan bahwa peristiwa tragis tersebut mencerminkan masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
“Fenomena anak yang melakukan bunuh diri karena dorongan kemiskinan dan tekanan untuk memenuhi kebutuhan sekolah menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa masih banyak anak Indonesia yang hidup di bawah bayang-bayang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tegas Firman Soebagyo dalam pernyataannya hari ini.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mengurai beberapa faktor yang berkontribusi pada situasi memilukan ini, dimulai dari kemiskinan ekstrem yang membuat anak merasa tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mendapat dukungan pendidikan yang layak.
Ia juga menyoroti tekanan sosial dari lingkungan dan keluarga untuk memiliki alat sekolah yang “memadai”, yang kadang menjadi sumber kecemasan tersendiri bagi anak-anak dengan latar belakang ekonomi lemah.
Lebih jauh, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, “Kita juga tidak bisa mengabaikan dampak perkembangan media sosial yang semakin kuat mempengaruhi psikologis anak, termasuk cyberbullying dan perbandingan diri yang dapat memupuk rasa rendah diri dan ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri.”
Firman menegaskan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan secara holistik. “Peningkatan akses pendidikan dan bantuan sosial bagi keluarga miskin bukan hanya soal jaminan fisik alat tulis atau seragam, tetapi juga membangun sistem dukungan emosional yang kuat dalam keluarga dan lingkungan anak,” ujarnya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya respon yang terintegrasi terhadap masalah kesehatan mental anak dan pengawasan konten digital. “Kita harus memastikan regulasi yang efektif terhadap konten di platform digital dan mendidik masyarakat tentang penggunaan media sosial yang sehat sehingga anak-anak terlindungi dari risiko psikologis yang tak perlu,” dikatakan legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Menurut Firman, tragedi di Ngada menjadi cermin bahwa perlindungan anak di tanah air masih memiliki ruang perbaikan yang sangat besar. “Kita perlu bergerak cepat, tidak hanya memberi respon setelah tragedi terjadi, tetapi mencegah dari hulu dengan memperkuat sistem pendidikan, kesejahteraan sosial, dan dukungan psikososial di seluruh daerah, terutama wilayah tertinggal dan terluar,” ujarnya.
Kasus YBR mengundang simpati nasional dan respons dari berbagai pihak, termasuk permintaan kepada Pemerintah Pusat dan daerah untuk memperbaiki data kemiskinan serta memperluas akses bantuan agar tidak ada keluarga yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial. Kompleksitas kasus ini juga membuka diskusi luas tentang bagaimana sistem pendidikan dan bantuan sosial dapat lebih responsif terhadap kebutuhan paling dasar anak-anak Indonesia.
Dengan berlatar tragedi ini, Firman Soebagyo menyerukan agar momentum duka ini menjadi refleksi sistemik seluruh pemangku kepentingan bangsa, bahwa tidak boleh ada lagi anak yang merasa kemampuan dirinya diukur dari kemampuan ekonomi keluarga, dan semua anak berhak atas pendidikan, dukungan emosional, serta masa depan yang layak.
