Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyambut positif langkah pemerintah yang tengah mengkaji usulan peningkatan status Perum Bulog menjadi setara kementerian atau lembaga. Menurutnya, transformasi kelembagaan Bulog merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan Indonesia memiliki sistem pangan yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap gejolak pasar global.
“Bulog sudah saatnya dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai pengendali cadangan pangan nasional sekaligus penyangga harga. Penguatan struktural menjadi Kementerian Pangan dan Kabulog yang setara menteri akan memangkas rantai birokrasi distribusi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis di bidang pangan,” ujar Firman di Jakarta.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan komitmennya memperkuat peran Bulog. Peningkatan status lembaga itu diharapkan dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan efektivitas distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih jauh, Firman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengkaji agar Bulog dikembalikan pada peran strategisnya seperti di masa Orde Baru. Menurutnya, inilah momentum yang tepat untuk melakukan transformasi kelembagaan Bulog agar dapat bekerja lebih cepat dan efektif, tanpa terjerat birokrasi panjang maupun intervensi berlebihan dari berbagai pihak.
“Konsep Presiden sangat tepat. Bulog sudah seharusnya difungsikan kembali sebagai buffer stock dan penyangga harga pangan nasional. Kalau perlu diperkuat lagi, setara dengan Menteri Pangan dan Kabulog, sehingga keputusan bisa lebih cepat dan terarah,” tegas Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Firman menyoroti bahwa salah satu persoalan mendasar yang selama ini dihadapi Bulog adalah model penyerapan beras makron yang masih bermasalah. Biaya produksi tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta risiko penurunan kualitas selama proses distribusi menjadi tantangan nyata. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung terhadap harga di pasaran dan akhirnya membebani masyarakat.
Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan Bulog tidak boleh berhenti pada aspek distribusi semata. Bulog harus memiliki fungsi strategis sebagai pengendali cadangan pangan nasional sekaligus penyangga harga untuk melindungi petani maupun konsumen.
“Pengembalian fungsi Bulog seperti masa lalu dengan penguatan struktural adalah langkah realistis untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Kinerja Bulog sendiri dalam beberapa bulan terakhir, menurut Firman, menjadi bukti bahwa lembaga tersebut layak mendapat kewenangan lebih besar. Pada Juli 2025, Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka. Pemerintah juga menambah investasi sebesar Rp5,5 triliun untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah.
Capaian ini, kata Firman, menunjukkan Bulog mampu bekerja optimal ketika mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Karena itu, peningkatan status Bulog menjadi kementerian pangan bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis menuju kemandirian pangan nasional.
“Keberhasilan Bulog menjaga ketersediaan pangan akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah menekan inflasi dan menjamin ketahanan pangan nasional. Kalau Bulog dibiarkan lemah, maka yang rugi bukan hanya lembaga, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu transformasi Bulog harus segera dipercepat, bukan ditunda-tunda lagi,” pungkas Firman Soebagyo.
