Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong wacana pembentukan Kementerian Pangan sebagai solusi strategis untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional. Gagasan ini juga mencakup usulan penggabungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Perum Bulog agar koordinasi kebijakan pangan nasional menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Menurut Firman, sistem pengelolaan pangan saat ini masih menghadapi persoalan klasik berupa tumpang tindih kewenangan, lambannya pengambilan keputusan, dan terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Ia menilai penggabungan kelembagaan dan pembentukan kementerian khusus dapat menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan tersebut.
“Jika pengelolaan pangan terpusat dalam satu kementerian, maka koordinasi akan jauh lebih baik, prosesnya lebih cepat, dan kebijakan yang dikeluarkan bisa langsung diimplementasikan tanpa tarik-menarik kewenangan,” ujar Firman dalam keterangan tertulisnya.
Firman juga menekankan bahwa kementerian baru ini dapat diarahkan untuk menjalankan fungsi hilirisasi pangan secara lebih serius. Dengan mengelola pangan dari hulu ke hilir dalam satu kesatuan kebijakan, nilai tambah produk pangan bisa ditingkatkan, sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani.
“Hilirisasi pangan harus jadi prioritas. Kita tidak bisa terus menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah. Negara harus hadir dengan kebijakan yang mendorong nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Pangan juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi pangan lokal dan substitusi impor. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik.
Namun demikian, Firman mengingatkan agar pembentukan kementerian ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, termasuk desain struktur organisasi yang ramping namun efektif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengisi posisi strategis di dalamnya.
“Langkah ini harus disiapkan dengan matang, termasuk bagaimana nantinya Kementerian Pangan bisa bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Jangan sampai tumpang tindih malah tetap terjadi,” imbuhnya.
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menilai, jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, Kementerian Pangan bisa menjadi legacy besar dalam reformasi birokrasi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Ia berharap pemerintah mulai membuka ruang diskusi publik dan melibatkan berbagai pihak agar wacana ini bisa dikaji secara komprehensif.
“Kita butuh lompatan, bukan hanya langkah biasa. Dan kementerian ini bisa menjadi lompatan strategis Indonesia dalam membenahi tata kelola pangan secara menyeluruh,” pungkasnya.
