Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto berharap pemerintah bisa selektif saat menunjuk purnawirawan TNI/Polri sebagai Komisaris maupun Direksi di BUMN. Purnawirawan yang ditunjuk mengisi jabatan di BUMN diharap sosok berkompeten.
“Tentunya kita harus mempunyai seseorang, baik di TNI maupun Polri atau siapapun yang berkompeten atau bisa menyelesaikan permasalahan di BUMN tersebut,” kata Firnando kepada SinPo.id, Jakarta, Sabtu (21/6/ 2025), dikutip dari Sinpo.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu tak masalah jabatan strategis di BUMN diisi oleh purnawirawan TNI/Polri. Bagi dia, setiap warga negara berhak menjadi Komisaris atau jabatan Direksi lain di BUMN.
“Menurut saya seluruh warga negara Indonesia berhak dan bisa menjadi Komisaris maupun Direksi di BUMN,” katanya.
Kendati begitu, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) I itu menekankan agar penempatan orang di jajaran Direksi BUMN dilakukan dengan baik. Paling penting, kata dia, sosok yang ditunjuk mengisi jabatan penting di perusahaan plat merah itu orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni.
“Jadi kita harus menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman, dan juga dalam UU kita sudah memperbolehkan pensiunan TNI dan Polri menjabat di BUMN,” katanya.
“Jadi saya rasa tidak boleh ada diskriminasi di negara ini, semua orang berhak mendapatkan jabatan itu,” tegasnya.
Sejumlah purnawirawan TNI/Polri ditunjuk mengisi jabatan Komisaris dan Direksi di BUMN. Keputusan menunjuk pensiunan TNI/Polri ini dianggap sebagian besar pihak sebagai kombinasi antara profesional sipil dan purnawirawan untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pengawasan manajemen.
Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN memang menghadapi tekanan yang tinggi baik dari sisi efisiensi operasional maupun tuntutan untuk menjalankan proyek-proyek strategis nasional. {}
