Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh PT Telkom Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan baru Direktur Utama, Dian Siswarini.
Dia menyoroti perlunya kejelasan arah dan rencana aksi korporasi, serta penanganan sejumlah persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
“Kami di Komisi VI memiliki fungsi pengawasan, dan dalam masa kepemimpinan baru seperti sekarang, penting untuk membuka secara jelas kepada publik soal rencana strategis Telkom,” ujar Firnando dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dian Siswarini di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari Jurnas.
Politikus Partai Golkar ini menyampaikan bahwa dirinya bersama Komisi VI ingin memastikan setiap BUMN, termasuk Telkom, benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi negara dalam bentuk dividen, pajak, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia meminta agar Telkom segera menyampaikan secara konkret arah dan bentuk aksi korporasi yang sedang dibahas bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau mitra lainnya. Baginya, hal ini penting agar Komisi VI DPR RI dan publik bisa menilai apakah strategi tersebut benar-benar akan berdampak positif terhadap kinerja dan kontribusi Telkom ke negara.
“Kapal ini sudah besar, tapi kapal besar butuh arah yang jelas dan transparan. Apa langkah korporasinya? Jangan sampai semua ini berjalan tanpa kontrol,” tegas Firnando.
Selain strategi bisnis, dirinya juga membawa dua aduan masyarakat yang menurutnya mencerminkan perlunya peningkatan kedisiplinan etika dan efisiensi internal. Salah satunya terkait penggunaan protokoler berlebihan oleh seorang pejabat Telkom saat kunjungan ke klinik mata, yang dinilai tidak mencerminkan efisiensi dan kesederhanaan yang diharapkan dari pejabat publik dan BUMN.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah tunggakan sewa yang dilakukan cucu perusahaan Telkom, Infomedia, yang sempat tidak membayar kewajiban hingga ratusan juta rupiah. Ia menyayangkan permasalahan ini
Oleh karena itu, Politikus Golkar ini menekankan bahwa Telkom sebagai induk perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perilaku seluruh entitas dalam grupnya. “Begitu saya telepon, langsung dibayar. Jadi bukan tidak bisa bayar, tapi tidak tertib. Kalau tidak ada pengawasan dari kami, bisa berlarut. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, dengan menyampaikan dukungan terhadap Direktur Utama Telkom yang baru, ia menegaskan bahwa dukungan itu akan dibarengi dengan fungsi pengawasan yang ketat.
“Empat setengah tahun ke depan kita akan kerja sama tapi publik juga menilai, dan kami akan terus mengawal. Kepemimpinan baru harus jadi momentum memperbaiki yang tidak transparan,” pungkas Legislator Dapil Jateng I ini. {}
