Berita Golkar – Meningkatnya keluhan motor brebet di sejumlah wilayah Jawa Timur usai pengisian BBM memunculkan perhatian dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto menilai insiden tersebut perlu menjadi evaluasi serius bagi pemerintah dan Pertamina dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh daerah.
Menurut Firnando, lemahnya pengawasan di tingkat SPBU maupun rantai distribusi berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.
“BBM bersubsidi seperti Pertalite merupakan hak masyarakat. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan kualitasnya tetap terjaga hingga ke tingkat konsumen,” ujar Firnando di Jakarta, Selasa (28/10/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Ia menambahkan, pengawasan berlapis diperlukan pada setiap tahap, mulai dari logistik, penyimpanan, hingga distribusi. Pertamina juga diharapkan bekerja sama dengan BPH Migas dan BPKN untuk melakukan audit mutu di lapangan, sekaligus menegakkan sanksi terhadap SPBU yang terbukti lalai.
“Jika pengawasan longgar, masyarakatlah yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tuturnya.
Firnando juga menegaskan, dugaan keterkaitan insiden tersebut dengan kebijakan Kementerian ESDM tidak tepat. Sebab, kebijakan penambahan etanol dalam BBM masih belum diterapkan. Karena itu menurutnya persoalan ini lebih berkaitan dengan aspek operasional dan distribusi.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan mutu dan sistem distribusi Pertamina di lapangan berjalan sesuai standar,” beber Firnando.
Ia berharap, penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. “Kepercayaan publik terhadap BBM nasional perlu dijaga. Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien dan akuntabel,” tutupnya. []
