Berita Golkar – Senayan mendukung rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dinilai strategis dalam pengelolaan pasar modal nasional ke depan.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengatakan, langkah demutualisasi BEI merupakan momentum membenahi tata kelola pasar modal agar pasar modal lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Namun, perubahan struktur kepemilikan bursa harus tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan nasional dan memberikan perlindungan yang kuat bagi seluruh investor, khususnya investor ritel.
“Keterlibatan Danantara sebagai calon pemegang saham bursa dapat menjadi nilai tambah apabila diarahkan untuk memperkuat stabilitas pasar dan pendalaman pasar keuangan,” ujar Firnando dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026), dikutip dari RM.
Diketahui, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan, Danantara membuka peluang untuk menjadi pemegang saham PT BEI setelah proses demutualisasi bursa rampung. Namun, langkah tersebut masih menunggu struktur dan tahapan demutualisasi yang tengah dipersiapkan Pemerintah dan otoritas pasar modal.
“Kita terbuka, kalau sudah terjadi demutualisasi tentunya ada Danantara berkeinginan untuk masuk juga,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa, tetapi juga dapat terbuka bagi pihak lain, termasuk negara.
Yang terpenting, lanjutnya, adalah memastikan kehadiran Danantara benar-benar berfungsi sebagai strategic anchor atau jangkar strategis yang memperkuat kedaulatan pasar modal Indonesia. Bukan justru membuka ruang dominasi kepentingan tertentu.
“Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyiapkan kerangka regulasi yang jelas, adil, dan berorientasi jangka panjang,” kata politikus Golkar ini.
Ia mengingatkan, proses demutualisasi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Utamanya dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis bursa dan fungsi publik pasar modal sebagai sarana penghimpunan dana pembangunan.
DPR, kata dia, akan mengawal secara ketat seluruh proses demutualisasi BEI, termasuk rencana masuknya Danantara sebagai pemegang saham. Karena pasar modal adalah aset strategis negara.
“Setiap kebijakan yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaannya harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” tandas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) ini.
Senada, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, keputusan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan demutualisasi BEI, peningkatan aturan free float, dan perluasan peran investor institusional domestik merupakan langkah strategis yang tepat sasaran.
Kebijakan ini diyakini mampu menjawab kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner,” puji Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026). Diketahui, free float adalah jumlah saham perusahaan yang beredar di publik dan bisa diperdagangkan bebas di pasar.
Bamsoet melanjutkan, arahan yang diberikan Presiden Prabowo bukan reaksi sesaat terhadap tekanan pasar. Itu adalah langkah struktural untuk membenahi tata kelola bursa, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga posisi Indonesia sebagai pasar emerging yang kredibel.
Begitu juga dengan langkah Presiden menaikkan ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen merupakan sinyal kuat perbaikan tata kelola. Angka tersebut menempatkan Indonesia sejajar dengan Thailand dan lebih terbuka dibandingkan Singapura, Filipina, serta Inggris yang masih berada di level 10 persen.
Meski begitu, dia meminta peningkatan free float harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan gejolak baru, terutama bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang sangat mengganggu. Karena masalah pasar modal di Indonesia selama ini adalah likuiditas semu. Artinya, kapitalisasi besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. “Ketika ada sentimen negatif dunia, pasar langsung goyah,” kata mantan Ketua MPR ini.
Ia menilai, kebijakan free float 15 persen adalah koreksi penting agar harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat. Bamsoet menambahkan percepatan demutualisasi BEI sebagai agenda krusial yang tertunda.
Demutualisasi diyakini dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk Sovereign Wealth Fund seperti Danantara.
Dia menegaskan pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. “Arahan Presiden Prabowo memberi sinyal kuat Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif,” tandas politikus Partai Golkar ini. {}
