Berita Golkar – Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando H Ganinduto menyatakan dukungannya terhadap program strategis pemerintah dalam membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat desa.
Namun, ia menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas implementasi dan pengawasan di lapangan.
“Pak Menteri, kami mengapresiasi kedatangan bapak yang menjelaskan secara menyeluruh program strategis Koperasi Desa Merah Putih. Karena program ini sangat berdampak luas bagi masyarakat di daerah, kami sangat mendukung,” kata Firnando dalam rapat kerja di DPR, ditulis Selasa (27/5/2025), dikutip dari Detik.
Firnando memuji pendekatan bottom-up dalam pelaksanaan koperasi ini yang dinilai melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa. Ia juga menyoroti manfaat program seperti pengurangan peran tengkulak, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga, hingga pelayanan kesehatan dan akses pembiayaan dengan bunga rendah.
Namun, ia menekankan bahwa semua manfaat tersebut tidak akan tercapai tanpa pelaksanaan yang tepat. Ia memberikan empat masukan penting kepada Kementerian Koperasi.
“Yang pertama, kualitas di atas kuantitas. Jangan hanya kejar target cepat tapi kualitasnya tidak ada. Kedua, jangan sampai tumpang tindih dengan koperasi desa yang sudah ada. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat harus terus berjalan,” ujarnya.
Masukan keempat, kata Firnando, adalah pentingnya pengawasan sejak awal. Ia menyarankan agar Kementerian menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) agar potensi penyimpangan bisa ditekan sejak dini.
“Jangan sampai terjadi masalah dulu baru diselesaikan. Saya tahu bapak sudah sosialisasi ke dua tempat, tapi saya harap ada MoU agar pengawasan bisa berjalan sejak awal,” tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program ini digadang-gadang sebagai solusi bagi berbagai masalah desa, mulai dari rendahnya pendapatan petani dan nelayan, kurangnya lapangan kerja untuk pemuda desa, buruknya layanan kesehatan, hingga maraknya pinjaman online ilegal.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini kontribusi desa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru sekitar 14%. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan potensi desa yang sangat besar.
“Distribusi bahan pokok akan dikonsolidasikan melalui koperasi ini agar menjadi usaha berkelanjutan yang bisa menghidupkan ekonomi desa,” ujar Budi Arie dalam rapat kerja dengan DPR. {}
