Berita Golkar – Anggota DPR RI Dapil Kalbar I dari Fraksi Partai Golkar, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pontianak, Jalan Raya Kakap Km.13, Desa Pal IX, Kubu Raya, Senin 2 Juni 2025.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Kalimantan Barat.
Dalam kunjungannya, Franciscus mengapresiasi pengelolaan dan kebersihan Lapas, namun menyoroti masalah fasilitas air yang menurutnya menjadi persoalan mendasar.
“Pertama, saya kira pengelolaan lapasnya sangat baik ya, dari sisi fasilitas dan juga kebersihan. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya menjadi problem mendasar, salah satunya soal air,” ujar Franciscus kepada tribunpontianak.co.id.
Menurutnya, masalah air bukan hanya terjadi di Lapas Perempuan, tetapi juga di beberapa lembaga pemasyarakatan lain di Kalimantan Barat. Dampak dari keterbatasan air bersih juga dirasakan langsung oleh warga binaan.
“Air itu kebutuhan dasar. Jenis-jenis penyakit yang muncul, rata-rata keluhannya gatal-gatal. Ini sama seperti yang terjadi di lapas Pontianak dan juga lapas-lapas lainnya,” jelasnya.
Franciscus menekankan pentingnya perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM.
Ia juga mengapresiasi keberadaan fasilitas wartel di dalam lapas yang dinilainya dapat mengurangi penyalahgunaan handphone.
“Wartel bisa menjadi solusi untuk mengatasi maraknya HP di lapas. Meskipun jumlahnya terbatas, tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali. Komunikasi dengan keluarga itu penting, apalagi bagi ibu-ibu,” katanya.
Ia juga menyinggung soal lokasi Lapas yang berada di daerah rawa, yang menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan dan sanitasi.
Franciscus menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke beberapa lapas lain seperti di Ketapang, Singkawang, dan Bengkayang untuk melihat apakah persoalan air ini juga terjadi di wilayah lain.
“Kalau masalah ini hanya terjadi di Pontianak, maka kita akan dorong pemerintah kota. Tapi kalau sudah terjadi di berbagai lapas di Kalimantan Barat, maka harus jadi perhatian pemerintah provinsi dan juga Kementerian,” tegasnya. {}
