Berita Golkar – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pasar modal nasional melalui rencana peningkatan ketentuan porsi free float. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong likuiditas yang lebih sehat sekaligus membuka ruang masuk investasi yang lebih besar ke Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, selama ini tingkat free float di bursa efek Indonesia masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan praktik di berbagai negara lain.
“Dan ini sebetulnya setara dengan berbagai negara karena Indonesia atau bursa efek ffree float-nya kemarin terlalu rendah,” kata Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Ia memaparkan, sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang telah menerapkan ketentuan free float di level 25 persen. Sementara itu, Thailand berada pada kisaran yang sama dengan rencana Indonesia, yakni 15 persen. Adapun Singapura, Filipina, dan Inggris masing-masing menetapkan free float sebesar 10 persen.
“Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Menurut Airlangga, kenaikan porsi free float bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan pasar modal yang lebih likuid dan menarik di mata investor global.
“Jadi kita sudah lihat bahwa berapa kebutuhan investor kalau free float naik kan sebetulnya investasi akan masuk, likuiditas meningkat,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara emerging market dengan pasar keuangan yang lebih stabil dan kredibel. “Justru akan meningkatkan kestabilan kita di emerging market. Karena ini sudah setara dengan berbagai negara,” tuturnya.
