Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar Galih Dimuntur Kartasasmita mengkritik rencana pemerintah untuk mendorong repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditaruh di luar negeri.
Pada rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI), Senin (22/9/2025), Galih bertanya ke BI apabila bank sentral diajak untuk membahas rencana pemerintah dalam membuat insentif tersebut.
“Apakah itu sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah [diskusi via WhatsApp] gitu dengan BI? Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” tanya putra Politisi Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita itu kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo di ruang rapat Komisi XI.
Untuk diketahui, rencana pemerintah yang masih digodok dalam tahap awal itu diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9/2025). BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Namun demikian, BI pun tidak merespons pertanyaan Galih termasuk pada kesimpulan rapat. Usai rapat tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo enggan menjawab pertanyaan apapun dari wartawan yang telah menunggunya di depan ruang Komisi XI.
Tidak hanya Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pun tidak menjawab pertanyaan yang telah disampaikan wartawan. Destry akhirnya menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso untuk menjawab pertanyaan wartawan.
Kendati demikian, pertanyaan terkait dengan rencana repatriasi dolar WNI oleh pemerintah itu juga masih enggan direspons oleh bank sentral. Ramdan hanya merespons secara umum terkait dengan rapat yang dilakukan BI dan Komisi XI sebelumnya, yakni mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025.
“Secara kesimpulan itu Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” ujar Ramdan, dikutip dari Bisnis.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut cara yang tengah dipikirkan pemerintah untuk mendorong repatriasi itu bakal berbasis mekanisme pasar (market-based) dan bukan dengan paksaan. Dia menyampaikan, cara itu tengah digodok oleh pihak Istana Kepresidenan dan belum jelas.
“Nanti kalau udah clear baru dikasih tahu kan. Di Istana yang mikirin,” terang Purbaya kepada wartawan pada konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Purbaya mencontohkan, masih banyak orang Indonesia yang suka menaruh dolar Amerika Serikat (AS) miliknya di Singapura. Apalagi, mereka mendapatkan keuntungan tertentu dengan menaruh uang dolar mereka di sana.
Pria yang belum genap sebulan menjabat Menkeu itu mengungkap bahwa terdapat ratusan juta dolar AS pindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya.
Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal mendengarkan masukan dari Istana. Saat ini, pemerintah masih menghitung apabila ada risiko yang berpeluang terjadi apabila mendorong repatriasi tersebut.
“Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.
Namun demikian, pria yang telah menjabat di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu menilai keinginan untuk menarik dolar WNI di luar negeri itu bisa dilakukan. “Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). {}
