Berita Golkar – Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Bali pada April mendatang sudah mulai terlihat. Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTT, dan NTB, Gde Sumarjaya Linggih menilai calon ketua DPD Golkar Bali tidak harus mempunyai jabatan di eksekutif maupun legislatif.
“Sebenarnya nggak ada hal, cuma kan biaya politik itu kan tinggi untuk sosialisasi dan sebagainya kan nggak hanya dari dana banpol,” kata politikus yang akrab disapa Demer itu saat dihubungi detikBali, Minggu (16/2/2025).
Demer berpendapat jika ketua partai memiliki jabatan bisa sekaligus bertemu dengan masyarakat saat kunjungan kerja maupun hal lain. Berbeda jika ketua partai tersebut tidak memiliki jabatan akan sulit ketika turun bertemu konstituen. Namun, menurutnya itu bukan menjadi masalah.
“Mungkin kalau misal jadi anggota dewan kan sekaligus dia reses segala macam ketemu masyarakat, mungkin gitu ya,” sambung dia.
Menurutnya, ketua partai harus memiliki jabatan bukanlah acuan pasti. Pasalnya, DPP Golkar memiliki mekanisme sendiri untuk merekomendasikan calon ketua di tingkat provinsi.
“Di Golkar itu ada mekanismenya perlu dukungan dari kabupaten/kota dan yang penting kan restu dari DPP nanti kita lihat sejauh mana dukungannya,” jelas anggota Komisi 6 DPR RI itu.
Namanya juga disebut-sebut sebagai pengganti Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Demer mengapresiasi atas dukungan tersebut, tapi dia melihat belum ada dinamika yang masif di tingkat kabupaten/kota menjelang Musda.
Terpisah, Ketua DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry, mengaku belum ada pembahasan mengenai Musda Golkar Bali. Dia juga merespons terkait ketua partai harus memiliki jabatan. “Nggak ada itu, di DPD 2 banyak juga yang nggak punya jabatan, nggak masalah,” kata dia.
Namun, ketika ditanya apakah dirinya siap untuk maju dua periode jika mendapatkan dukungan dari kader di Bali, Korry enggan menjawab. “Belum komentar dulu, belum, belum,” tutupnya. {}
