Berita Golkar – Dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat bertepatan di bulan suci ramadhan 1446 Hijriyah Anggota DPR – RI , Dr H Dadang M Naser,SH.SIP. MI.Pol, Komisi IV Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar 2 menggelar reses masa persidangan II tahun 2024 – 2025 berlangsung di aula Al -Karomah jalan raya Laswi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada Jumat (28/3/2025).
Acara dimulai pukul 13.00 WIB turut dihadiri ,pengurus PK, PD dan Kader, Simpatisan Partai se-Kabupaten Bandung serta sejumlah tokoh penting lainnya.
H Dadang M Naser menyampaikan hari ini dirinya melaksanakan acara silaturahmi dengan rekan – rekan sevitas kru partai dari DPD, PK sampai PD.
“Terkait juga belanja masalah daerah ada apa saja masalah daerah terkait dengan tugas dan poksi saya di komisi IV alhamdulilah untuk program yang di buat bagaimana perjuangan saya agar kredit ke peternak dan petani semuanya jangan 6% tetapi 3% sekarang sudah oke 3% ini terutama di dahulukan untuk peternak sapi yang tempo hari terkena pemka ini semuanya 3% juga kepada petani yang lainnya bunga 3% perbankan harus 3% di negara lain cuman 1% ada 0% masa kita ingin maju tapi harga pangan bunganya masih tinggi tapi jangan ada domplengan betul – betul Swasembada pangan,” ujarnya, dikutip dari DeJurnal.
Lebih lanjut H Dadang M Naser, terus tadi juga berkembang bagaimana MBG masalah distribusinya dan masaknya tidak terlalu banyak 3000 porsi per dapur umum mesti di perkecil kesekolah masak makannya di sekolah badan gizi ngontrol supaya SOP nya jelas atau di pos yandu yang membina binalansia bina balita bina remaja itu kalau MBG disatukan di dapur umum ini tidak bakalan efektif transfortasinya juru masaknya harus berapa sip itu juga.
“Mohon kejujuran dari semua pihak kalau MBG ini ingin berhasil jangan dipaksakan kalau di dapur umum yang masak 3000 porsi ini ada kendala dilapangan masak lah di sekolah di kantin sekolah bikin dapur umum di sekolah,” jelasnya.
Sekolah itu rangkaian Disdik itu yang juga sasaran MBG itu kan punya struktur pekerja atau karyawan atau petugas sampai setiap tingkatan kalau badan gizi nasional tidak punya ,kalau meminta bantuan ke TNI itu sementara sipatnya bantuan polisi sementara polisi dan TNI punya tugas pokok bukan tugas ngantar – ngantar nasi.
“Selain itu juga terkait banjir itu akibat ulah tangan manusia tidak disiplin Leuweung ruksak perhutani dan harus di betulkan lagi ini dan jangan di jadikan pertanian sayur mayur semua tapi bagai mana yang kemiringan diatas 30 derajat itu tidak boleh ada sayur mayur,” pungkasnya. {}
