Berita Golkar – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, di tahun anggaran 2024 ini dari total Rp 4,3 triliun APBD Kepri, sebanyak 88 persen di antaranya dialokasikan ke pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi dari jumlah APBD yang ada, untuk pembangunan dan masyarakat sebesar Rp 3,8 triliun atau 88 persen,” katanya, kepada hariankepri.com.
Dari Rp 3,8 triliun itu sambung Ansar, sekitar 39 persen atau Rp 1,5 triliun diperuntukkan bagi sektor pendidikan di tujuh kabupaten/kota se Provinsi Kepri.
“Hampir 70 persen dana pendidikan itu mengalir ke Kota Batam, mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di sana,” jelasnya.
Kemudian, sekitar 3,9 persen atau Rp 150 miliar dipergunakan untuk dana aspirasi bagi 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri.
“Kemudian ada juga untuk pembiayaan 43 OPD, program bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota,” paparnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dana Rp 3,8 triliun tersebut belum sepenuhnya ideal untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Kepri.
Dalam menyikapi hal itu, ia bersama jajarannya hampir setiap pekan selalu rutin menyambangi sejumlah kantor kementerian, untuk mencari anggaran tambahan untuk pembangunan di Kepri.
“Agar ketimpangan pembangunan setiap wilayah tidak terjadi. Kita tidak segan datang ke kementerian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegasnya.
Buah dari usahanya itu, kini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti, di tahun anggaran 2023 lalu Kepri mendapatkan bantuan dana inpres sebesar Rp 700 miliar. “Anggaran itu salah satunya untuk pembangunan Jalan Kuala Maras, Jemaja di Anambas,” sebutnya.
Kemudian, Kemenhub juga mengucurkan dana sebesar Rp 400 miliar untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Kemudian, ada juga bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna. “Selain itu, Kepri juga mendapatkan dana Rp 60 miliar dalam dua tahun untuk merevitalisasi Pulau Penyengat” pungkasnya. {sumber}
