Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadikan program Kampung Nelayan sebagai andalan utama untuk menanggulangi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan memanfaatkan potensi maritim yang besar, Pemprov Kepri kini secara agresif mengejar dukungan dana dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Program Kampung Nelayan itu kan salah satu potensi kita untuk menanggulangi APBD kita yang terbatas,” ujar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kamis (6/11/2025), dikutip dari RRI.
Program ini dinilai strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di provinsi kepulauan. Selain program ini, Kepri juga intensif memperjuangkan program lain seperti tiga juta rumah, Sekolah Rakyat, serta pengembangan fasilitas kesehatan.
Ansar Ahmad, mengatakan keterbatasan APBD mendorong pihaknya untuk proaktif mencari peluang pendanaan ke berbagai kementerian. Hal ini dilakukan lantaran sebagian besar alokasi anggaran pembangunan diprogramkan melalui berbagai kementerian.
“Kita pokoknya tugaskan OPD-OPD kita aktif mencari peluang ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Ansar menjelaskan usulan program Kampung Nelayan kepada KKP kini mencapai 115 titik. Bahkan, rencana ambisius ini telah dibahas secara langsung dengan Dirjen Budidaya KKP bersama para bupati dan wali kota se-Kepri.
“Pak Menteri sudah arahkan supaya kita mengusulkan 100 Kampung Nelayan, bahkan kita usulkan 115,” tuturnya.
Pemprov Kepri dihadapkan pada kendala utama, yaitu kewajiban penyediaan lahan yang cukup luas untuk setiap lokasi Kampung Nelayan. Setiap unit program ini diperkirakan bernilai hingga Rp 22 miliar, menjadikannya peluang pendanaan yang signifikan.
Guna mengatasi hambatan itu, Ansar berencana untuk meminta diskresi langsung mengenai luasan lahan. “Kita nanti minta diskresi luasan lahan karena tidak semua desa kita di pulau ini punya lahan yang besar,” katanya. {}
