Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menginstruksikan pengurangan anggaran perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghematan untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Untuk anggaran perjalanan dinas PNS secukupnya saja, karena sudah banyak yang kita pangkas demi menghemat APBD 2025,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Selasa (24/12/2024), dikutip dari Go Kepri.
Ansar menjelaskan, APBD 2025 tengah disisir untuk mengurangi belanja yang dinilai kurang produktif, seperti perjalanan dinas, rapat, dan seminar.
Ia memastikan anggaran lebih difokuskan pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran.
Program prioritas nasional tersebut mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, serta penguatan lumbung pangan nasional hingga desa.
“Sesuai arahan Bapak Prabowo, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus mendukung program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Ansar.
Pemprov Kepri juga melanjutkan program prioritas daerah, seperti beasiswa pendidikan, pinjaman modal UMKM tanpa bunga, pembangunan infrastruktur wisata Pulau Penyengat, dan bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani.
“Kami pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Ansar.
Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Kepri dalam memangkas biaya perjalanan dinas PNS hingga 50 persen, sebagaimana instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk program prioritas nasional maupun daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Iman.
Ia menegaskan DPRD dan Pemprov Kepri siap bekerja sama merealisasikan program Asta Cita Presiden Prabowo dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.
APBD 2025 Provinsi Kepri yang telah disahkan mencapai Rp3,918 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang Rp1,760 triliun, transfer Rp2,157 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1,324 miliar. {}
