Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memaparkan visi “Kepri Permata Biru 2045” melalui sidang paripurna DPRD masa sidang kedua tahun 2024, di Aula Wan Seri Beni Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
“Visi Kepri 20 tahun ke depan ialah Kepri Permata Biru 2045,” kata Gubernur Ansar saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepri Tahun 2025-2045 kepada DPRD setempat, Rabu.
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa visi Kepri Permata Biru 2045 mengangkat tema Provinsi Kepulauan Berbasis Maritim, Berbudaya Melayu, Maju dan Berkelanjutan.
Ia menjelaskan Kepri Permata Biru bermakna dengan wilayah yang didominasi oleh perairan (96 persen laut), dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan sumber pertumbuhan yang kuat di regional Sumatera. “Hal ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” ujar Ansar.
Pencapaian visi tersebut, menurutnya lagi, diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tahun 2045 mencapai Rp1.289,73 juta sampai Rp1.558,62 juta.
Kemudian, indeks ekonomi biru Indonesia tahun 2045 mencapai 338,51, lalu kontribusi PDRB industri pengolahan tahun 2045 mencapai 47,19 sampai 50,17 persen dan tingkat kemiskinan tahun 2045 diturunkan sampai dengan angka 0,07 persen hingga 0,32 persen.
Selanjutnya, rasio gini tahun 2045 diturunkan sampai dengan angka 0,254 sampai 0,298, lalu kontribusi PDRB Provinsi Kepri terhadap nasional tahun 2045 mencapai 1,9 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2045 mencapai dua sampai tiga persen.
“Berikutnya, indeks daya saing daerah tahun 2045 mencapai 4,08, indeks modal manusia tahun 2045 mencapai 0,75, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tahun 2045 mencapai 96,37 persen,” ujar Gubernur Ansar.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri Misni mengutarakan arah kebijakan berbasis wilayah dalam RPJPD 2025-2045 menyasar tujuh kabupaten/kota setempat.
Ia memerinci untuk wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang akan dilakukan peningkatan multiplier effect aktivitas ekonomi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).
Kemudian, pengembangan industri halal, industri bernilai tambah tinggi seperti galangan kapal, hilirisasi alumina dan barang elektronik, dan industri hijau, termasuk transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). “Optimalisasi pariwisata sejarah dan religi, pariwisata kesehatan, ekowisata, wisata olahraga, dan pariwisata berbahaya,” ujarnya pula.
Sedangkan di Natuna dan Anambas, antara lain penguatan infrastruktur dan layanan dasar, pengembangan pariwisata alam dan ekonomi biru (perikanan, minyak dan gas), dan optimalisasi aktivitas ekonomi dan penguatan pertahanan-keamanan wilayah perbatasan.
Khusus di Lingga, antara lain pemenuhan infrastruktur dan akses layanan dasar, termasuk infrastruktur digital/jangkauan internet. Lalu, peningkatan konektivitas intra dan antarpulau. “Terakhir, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru (pertanian arti luas serta pariwisata alam, sejarah, dan religi),” ujar Misni lagi. {sumber}
