Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani akan mengeluarkan kebijakan memperkuat tata kelola sektor penambangan, guna memberikan perlindungan bagi para penambang bijih timah di daerah itu.
“Kita harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar sektor pertambangan ini berjalan tertib, berkeadilan dan memberikan perlindungan kepada rakyat,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Jumat (9/1/2026), dikutip dari Antaranews.
Ia mengatakan dirinya bersama forkopimda dan bupati dan wali kota se-Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rapat koordinasi membahas tata kelola penambangan ini, sebagai bentuk komitmen bersama dalam penataan dan penguatan tata kelola pertambangan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
“Persoalan pertambangan timah harus disikapi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan,” ujarnya.
Ia menegaskan penataan dan penguatan tata kelola pertambangan ini dapat diwujudkan melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk satuan tugas (satgas) timah.
“Kita sudah siapkan langkah-langkah strategis dalam memberikan perlindungan kepada para penambang, khususnya penambang rakyat,” katanya.
Ia menyatakan perlindungan bagi penambang timah ini mencakup aspek legalitas, keselamatan kerja, kepastian usaha, hingga keberlanjutan lingkungan, agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik dan benar. Pengawasan yang efektif dinilai krusial untuk mencegah pelanggaran serta meminimalkan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.
“Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan dalam merumuskan langkah-langkah strategis, agar aktivitas pertambangan timah dapat kembali tertata dan berjalan sesuai aturan,” katanya. {}
