Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani akan mencanangkan Kepulauan Babel sebagai sentra kelapa nasional, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
“Babel sebagai pusat kelapa nasional dengan label Kebun Kelapa Indonesia ini merupakan cita-cita besar demi kemakmuran rakyat,” kata Hidayat Arsani saat mensosialisasikan investasi penanaman kelapa di Tanjung Pandan Belitung, Sabtu (26/7/2025), dikutip dari Antara.
Ia mengatakan kegiatan sosialisasi program penanaman kelapa dengan melibatkan investor ini dihadiri masyarakat dan seluruh Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, sebagai langkah merealisasikan Kepulauan Babel sebagai sentra kelapa nasional.
“Program penanaman kelapa ini akan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang selama ini terbengkalai,” katanya.
Ia menyatakan program penanaman kelapa secara masif ini melibatkan investasi besar untuk menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan baru dari Kepulauan Babel.
“Investor ini akan kirim bibit 1 – 2 juta pohon kelapa. Kalau ini berhasil, Babel akan mendunia ! Kenapa kita biarkan lahan tidur ? Sekarang saatnya kita gerak. Ini peluang besar,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, karena pemerintah hanya bersifat memfasilitasi dan mendorong investor, namun rakyatlah yang akan memegang kendali atas lahan.
“Masyarakat yang memiliki tanah bisa ikut dalam kemitraan ini dengan menyiapkan lahan, membersihkannya, dan diberi bibit serta pupuk dari investor,” katanya.
Wardinam, perwakilan dari investor yang hadir menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menyediakan bibit dan pendampingan bagi petani. Ia menyatakan skema kerja sama tidak melibatkan pembelian lahan, melainkan kemitraan murni antara pemilik tanah dan perusahaan.
“Kami tidak akan beli tanah, hanya ingin kerja sama. Kami akan siapkan model pembibitan 500 ribu hingga 1 juta bibit, bekerja sama dengan kelompok tani,” katanya.
Ia mengingatkan legalitas lahan para petani, karena investor menginginkan legalitas lahan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
“Kami ingin seluruh bibit yang diberikan benar-benar ditanam dan dirawat dengan baik, karena nantinya perusahaan akan melakukan pengawasan secara langsung di lapangan,” katanya. {}