Gubernur John Tabo Nilai Penolakan Program MBG di Papua Pegunungan Karena Kurang Sosialisasi

Berita GolkarMenanggapi sejumlah aksi penolakan terhadap program makanan bergizi gratis di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo bersama Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung dan mensosialisasikan program unggulan Presiden tersebut.

Dalam pernyataannya, Gubernur John Tabo menilai bahwa penolakan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, serta adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menolak program tersebut.

“Program makanan bergizi ini adalah program Presiden Prabowo yang harus didukung dan kita sukseskan,” terangnya, dikutip dari TribunPapua.

Lebih lanjut orang nomor satu di Provinsi Papua Pegunungan ini menjelaskan, warga yang menolak program tersebut lantaran belum mendapat sosialisasi yang baik. “Tapi ada juga yang sebenarnya mengerti, namun sengaja tidak mau mengerti,” cetus John Tabo.

Gubernur yang dikenal berasal dari latar belakang sederhana ini mengaku sangat memahami pentingnya makanan bergizi bagi generasi muda, karena dirinya dan wakilnya pernah merasakan sulitnya masa kecil dengan gizi yang minim.

“Kami dulu orang susah. Ke sekolah kadang satu hari tidak makan, hanya membawa ubi satu biji bisa untuk dua hari di kota. Jadi kami tahu persis betapa pentingnya makanan bergizi,” ungkapnya dengan nada emosional.

Ia menyebut bahwa program pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan makanan gratis merupakan langkah besar dari pemerintah pusat untuk membangun sumber daya manusia Papua dari bawah.

Untuk itu, pihaknya akan menjawab semua tantangan dan penolakan program makan bergizi gratis tersebut dengan kerja nyata.

“Penolakan itu hal biasa, mungkin karena kepentingan tertentu. Tapi yang jadi korban adalah masyarakat. Maka kami akan jawab semua itu lewat kinerja nyata dan sosialisasi langsung. Tidak cukup hanya bicara, harus ada bukti,” tegasnya.

Gubernur John Tabo juga mengungkapkan rencana pemerintah provinsi untuk menerapkan pola pendidikan berbasis asrama, guna memastikan pemerataan akses gizi, pendidikan, dan pembinaan karakter bagi para pelajar.

“Dengan pola asrama, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan, makanan, dan perhatian yang layak. Ini bukan hanya soal makan gratis, tapi soal masa depan Papua Pegunungan,” tutupnya. {}