Berita Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) mengingatkan pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI agar tidak membiarkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung megah dan sepihak, sementara infrastruktur di wilayah penyangganya, Kaltim, justru terabaikan.
Dalam pertemuan dengan 11 anggota Komisi V DPR RI dan kementerian mitra kerja di Samarinda, Gubernur Harum menegaskan bahwa pembangunan IKN harus berjalan seiring dengan percepatan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim yang menjadi superhub ekonomi Indonesia Timur.
“Jangan sampai gedung IKN menjulang megah, tapi jalan di Long Apari atau Long Pahangai (Mahakam Ulu) masih rusak parah. Bahkan kerbau pun sulit lewat. Harus pakai dozer. Ini ironi 80 tahun kemerdekaan,” tegas Gubernur Harum, Senin (28/7/2025), dikutip dari IniBalikpapan.
Infrastruktur Penyangga Tak Boleh Tertinggal
Gubernur menyampaikan bahwa konektivitas, transportasi, dan infrastruktur dasar di kawasan penyangga harus menjadi prioritas yang tak terpisahkan dari pembangunan IKN. Distribusi pertumbuhan ekonomi, kata dia, hanya akan adil dan inklusif jika aksesibilitas wilayah ikut dibenahi.
“Kalau Kaltim mau dijadikan penyangga IKN, maka harus dibangun sebagai satu ekosistem. Jangan sampai Kaltim hanya jadi penonton megahnya IKN,” katanya.
Harum juga mengingatkan, selain pembangunan fisik, kawasan penyangga IKN harus didukung pengembangan SDM, hilirisasi industri, logistik terpadu, hingga pariwisata berbasis wilayah.
DPR RI: Bukan Janji Kosong, Kaltim Harus Diperhatikan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi perhatian serius.
“Ini bukan PHP. Kami akan mengakomodasi dan membantu. Kaltim sudah memberi kontribusi besar bagi NKRI. Rakyatnya harus disejahterakan,” tegasnya.
Hanan Rozak, anggota Komisi V lainnya, menekankan pentingnya penyusunan tata ruang antara IKN dan daerah sekitar agar tidak meniru masalah urban Jakarta.
“Kaltim harus dipimpin oleh orkestra pembangunan yang menyatukan IKN dan wilayah sekitar, supaya ibu kota tidak harus pindah lagi di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Novita Wijayanti memberi peringatan soal potensi bencana, “Jangan sampai nanti IKN malah kebanjiran. Itu bukan cuma memalukan, tapi akan viral luar biasa. Antisipasi dari sekarang.”
Sedangkan Hamka Kady menegaskan persoalan ketimpangan sosial dan kecemburuan daerah jika pembangunan tidak merata. “Jangan sampai rakyat di kabupaten tetangga hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi IKN, tapi jalannya rusak. Cemburu sosial pasti tinggi. Ini harus diantisipasi.”
IKN Harus Jadi Simbol Pemerataan, Bukan Ketimpangan Baru
Pembangunan IKN, kata Gubernur Harum, harus menjadi simbol pemerataan pembangunan, bukan menambah ketimpangan baru di luar Jawa. Ia meminta DPR RI dan kementerian teknis agar mempercepat alokasi anggaran untuk memperbaiki jalan, jembatan, pelabuhan, serta transportasi publik di seluruh penjuru Kaltim.
“Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas kalau rakyat di Long Boh masih jalan kaki berjam-jam ke puskesmas. IKN tidak akan kokoh kalau fondasi wilayah penyangganya rapuh,” tegas Gubernur.
Pertemuan ini menjadi momentum penting agar IKN tidak dilihat sebagai proyek eksklusif, tetapi sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional. Kaltim ingin terlibat, bukan ditinggalkan. {}
