Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengumumkan bahwa program “Gratis Pol” yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, wifi, dan umroh gratis siap dilaksanakan pada tahun 2025.
Dalam pidatonya yang disampaikan di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Senin, 3 Maret 2025, Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa program ini akan segera berakselerasi berkat kolaborasi antara berbagai instansi terkait.
“Insya Allah semuanya akan bisa berjalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan semuanya akan segera berakselerasi dan berkolaborasi,” ujarnya penuh harapan, dikutip dari RRI.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa program “Gratis Pol” meliputi pendidikan gratis dari tingkat SMA hingga S3, serta BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur.
“Insya Allah tidak pakai beasiswa lagi. Kita sudah masukkan ke dalam kegiatan anggaran di tahun 2025 ini, dan saya rasa sudah bisa berjalan. Tidak ada lagi beasiswa, karena sudah teranggarkan secara langsung,” ungkap Rudy.
Menurutnya, tim anggaran Pemprov Kaltim telah memastikan bahwa APBD Kaltim cukup untuk mendukung seluruh program ini. “APBD kita cukup, kita siap pangkas anggaran yang lain-lain untuk memastikan anak-anak kita bisa bersekolah dan memiliki SDM yang berkualitas. Termasuk BPJS bagi mereka yang tidak mampu,” katanya.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa dana sekitar Rp750 miliar telah disiapkan untuk tahap awal program pendidikan gratis “Gratispol”. Dana tersebut akan dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan dijadwalkan mulai digunakan pada tahun ajaran baru, tepatnya bulan Juli 2025.
Selain sektor pendidikan, Seno Aji juga memastikan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan, terutama untuk pembayaran BPJS yang tertunda, sudah cukup disiapkan, sekitar Rp79 miliar, tanpa mengurangi anggaran efisiensi.
Dalam rapat perdananya di kantor gubernur, Wakil Gubernur Seno Aji juga menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas dana hingga Rp402 miliar, komitmen Pemprov Kaltim untuk merealisasikan program “Gratis Pol” tidak akan terganggu.
Langkah ini, menurutnya, menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan daerah melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. {}
