Berita Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan sejumlah arahan tegas kepada pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan para pengusaha sawit. Salah satunya meminta pelaku usaha memaksimalkan potensi besar Kaltim agar bisa menjadi provinsi penghasil crude palm oil (CPO) nomor satu di Indonesia.
“Saya enggak mau Kaltim nomor dua atau tiga. Kita harus jadi nomor satu. Kita punya 3 jutaan hektare areal, sementara Riau hanya dua juta,” tegas Rudy, saat menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gapki Kaltim, akhir pekan lalu, dikutip dari KaltimPost.
Menurutnya, saat ini Kaltim memiliki lebih dari 111 pabrik kelapa sawit (PKS) dan produksi CPO yang bisa mencapai hingga 5,2 juta ton per tahun. Namun, masih banyak potensi yang belum tergarap karena berbagai persoalan hukum dan administrasi.
Dia juga mengingatkan bahwa seluruh urusan perizinan hanya akan dilayani jika melalui asosiasi. “Saya tidak akomodir personal atau grup-grup di luar asosiasi. Koordinasi hanya satu pintu. Kalau mau punya posisi tawar, masuk Gapki,” ucapnya tegas.
Gubernur Rudy turut mengingatkan agar pelaku usaha tidak melupakan aspek keberlanjutan dan sosial. Dia mendorong implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar industri sawit tidak dicap sebagai perusak lingkungan.
“ISPO ini bukan hanya sertifikat. Ini bentuk komitmen kita menjaga lingkungan. Juga CSR (Corporate Social Responsibility, Red), jangan cuma formalitas. Banyak petani plasma dan mandiri teriak-teriak, merasa tidak diperhatikan,” ucapnya, sambil menyebut keluhan yang dia dengar langsung di Paser.
Lebih lanjut, Rudy meminta agar pengusaha sawit patuh terhadap tata ruang wilayah (RTRW). “Jangan sampai usaha sawit keluar dari zonasi. Itu bisa picu konflik, bahkan diproses hukum,” katanya.
Di akhir arahannya, Rudy kembali mengingatkan bahwa industri sawit adalah tulang punggung ekonomi Kaltim. “Kalau dikelola dengan baik, sawit bisa jadi sumber kesejahteraan, ekonomi hijau, dan energi terbarukan. Tapi kalau ditelantarkan, bisa jadi sumber konflik,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa sawit menjadi kontributor besar terhadap PDRB sektor pertanian di Kaltim, dengan luas kebun mencapai 1,4 juta hektare. Namun, nilai tambah hanya akan maksimal jika pengelolaan dilakukan secara legal dan berkelanjutan.
Ketua Gapki Kaltim Rachmat Perdana Angga menyampaikan, pihaknya sedang merancang sejumlah langkah percepatan, mulai dari edukasi publik, hingga advokasi kebijakan. “Tahun lalu kami mulai kampanye positif ke sekolah-sekolah di Sangatta dan Samarinda dengan tema agar generasi muda memahami sawit secara objektif. Tahun ini akan kami lanjutkan ke Kukar,” ujar Angga.
Gapki juga tengah mengawal isu-isu strategis, seperti regulasi perizinan galian C yang mulai berdampak pada sektor perkebunan. “Kami sudah audiensi dengan Dirjen Minerba dan berharap ada kejelasan agar aktivitas kebun tidak terganggu hanya karena tumpang tindih perizinan,” tambahnya. {}
