Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri atas peluncuran Gerakan Tanjak Lobam (Taat Pajak Lobam).
Gerakan ini diluncurkan di Kawasan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Lobam, Kabupaten Bintan, pada Rabu, 21 Oktober 2025.
Program ini dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber utamanya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak alat berat (PAB), dan pajak daerah lainnya yang berpotensi besar di kawasan industri strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menilai Gerakan Tanjak Lobam sebagai sebuah inovasi nyata menuju kemandirian fiskal daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus kreatif dalam menggali sumber pendapatan agar tidak terus bergantung pada kebijakan pusat.
“Gagasan Tanjak Lobam ini adalah langkah konkret untuk memperkuat pondasi fiskal daerah. Kita menyadari, belakangan ini banyak penyesuaian APBD yang harus kita lakukan akibat kebijakan pusat. Karena itulah, daerah harus mampu berinovasi dan mengejar kemandirian fiskal,” tegas Gubernur Ansar, dikutip dari Kepripedia.
Menurutnya, PKB dan PAB merupakan sumber PAD utama yang masih sangat potensial untuk digali. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan ini hanya bisa dicapai melalui sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi dengan berbagai pihak—seperti BRI, kepolisian, Jasa Raharja, dan para pelaku industri di Lobam—adalah kunci utama. Gerakan ini merupakan inovasi yang bagus untuk membangun ekosistem kepatuhan pajak yang sehat,” tambahnya.
Gubernur Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan. Di satu sisi, pendapatan daerah perlu ditingkatkan, tetapi di sisi lain, iklim investasi也必须 tetap kondusif. Kebijakan ekstensifikasi pajak, menurutnya, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mematikan semangat dunia usaha di Kepri.
“Kepri adalah kawasan perdagangan dan investasi global. Oleh karena itu, kebijakan fiskal kita harus bijak dan tidak membebani pelaku usaha, agar daya saing daerah kita tetap terjaga,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, dalam laporannya menyebutkan bahwa Kawasan Industri Bintan Inti Estate merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi vital di Kepri.
Potensi PKB dan PAB di kawasan ini sangat besar, sehingga diperlukan langkah strategis seperti Gerakan Tanjak Lobam untuk mempererat sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, dan pelaku usaha.
“Gerakan ini bertujuan mengoptimalkan sinergi data dan pelayanan pajak daerah, mendorong kepatuhan di lingkungan kawasan industri, serta menjadikan Kawasan Industri Lobam sebagai percontohan kawasan taat pajak di Kepri,” jelas Abdullah.
Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. {}
