Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memangkas 16 item belanja. Hal itu diminta Gubernur Kepri sebagai upaya efisiensi anggaran.
Permintaan tersebut juga tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Kepri Nomor: B/900.1.2/112.2/BKAD-SET/2025 yang ditetapkan pada Minggu (2/2/2025).
Ansar mengatakan, langkah ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. “Jadi mau tidak mau kita harus melakukan rasionalisasi kegiatan,” katanya, Rabu (5/2/2025).
Meskipun APBD 2025 mengalami efisiensi, namun, Ansar menegaskan untuk belanja pegawai tidak akan terdampak. “Belanja pegawai kami upayakan tidak sampai terkena efisiensi,” sebutnya, dikutip dari Tribun Batam.
Saat ini, masing-masing OPD masih menyisir kegiatan-kegiatan yang anggarannya akan dipangkas.
Sementara itu, berdasarkan Ingub Nomor: B/900.1.2/112.2/BKAD-SET/2025 yang dikutip pada Rabu (5/2/2025), 16 item belanja yang diminta untuk dipangkas mencakup kegiatan seremonial, rapat kerja maupun rapat koordinasi, seminar, sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan teknis, konsinyering, dan Focus Group Discussion (FGD).
Selain itu, belanja kegiatan kehumasan yang tidak prioritas, perjalanan dinas, belanja modal yang belum berkontrak, belanja alat tulis kantor (ATK), percetakan, dan souvenir juga menjadi sasaran efisiensi.
Pemangkasan anggaran juga mencakup belanja aplikasi dan pemeliharaannya, belanja honorarium, pakaian dinas lapangan dan baju olahraga, serta belanja hibah dan belanja lainnya juga masuk dalam daftar pengurangan anggaran.
Legislator Kepri Minta Pemangkasan Jangan Berdampak Untuk Kemasyarakatan
Legislator Kepri, Rudy Chua sudah mengetahui adanya instruksi Gubernur Kepri terhadap pemangkasan 16 item belanja. Namun, belum mengetahui persis, apa saja item yang akan dipangkas.
“Kami sendiri masih belum melihat, apa saja yang sudah dilakukan Pemprov. Termasuk pembahasan bersama kami juga belum ada,” ujarnya.
Politisi Hanura ini menyampaikan, jangan sampai pemangkasan yang dilakukan, berdampak pada pembangunan ekonomi di Kepri. “Jangan juga berdampak pada kemasyarakatan. Kami minta untuk hal ini tetap dipertahankan,” ucapnya.
Politisi dari Dapil Tanjungpinang ini melihat, pemangkasan di Pemprov Kepri juga menindaklanjuti Inpres. “Dampaknya saat ini transfer daerah juga dikurangi. Jadi pemangkasan jangan sampai berdampak untuk kemasyarakatan,” sebutnya. {}
