Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menegaskan impor beras, meski dilakukan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), tetap tidak diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI tentang swasembada pangan.
“Yang namanya beras impor itu tetap tak boleh,” tegas Ansar di Mapolda Kepri akhir pekan lalu, dikutip dari Batampos.
Menurut Ansar, pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan instansi vertikal, termasuk Bulog, untuk memastikan kebutuhan pangan beberapa bulan ke depan sudah terpenuhi.
“Beberapa kebutuhan sudah disuplai, meski di beberapa wilayah di Sumatera terjadi bencana. Namun dari Padang dan Medan masih ada pasokan yang dikirim ke Kepri,” jelasnya.
Untuk kebutuhan pangan yang kurang tersedia, pihaknya akan mencari alternatif lain. Sebelumnya, cabai pernah diimpor dari NTB dan Jawa Tengah. Upaya serupa akan diterapkan untuk ayam beku, cabai, bahkan beras, dengan pengaturan harga agar tetap terkontrol. “Karena itu kami cari opsi lain, dengan kerjasama dengan daerah penghasil lainnya,” tegas Ansar.
Selain itu, Ansar menyampaikan rencana jangka panjang agar setiap pulau di Kepri memiliki pengelolaan pangan sendiri. Dimana nantinya Bintan nanti akan punya Unit Industri Kecil sendiri, tidak tergantung Batam. “Begitu juga Karimun dan Lingga,” katanya.
Ansar menegaskan, potensi produksi di daerah lain seperti Jawa juga harus dimanfaatkan. Produksi telur ayam dan ayam hidup diharapkan bisa memenuhi kebutuhan lokal, dengan dukungan agar tidak diekspor keluar wilayah yang ditentukan.
Terkait impor, Gubernur menekankan pembatasan harus tetap diberlakukan selama barang masuk ke kawasan FTZ. Namun, persoalannya muncul ketika barang dari FTZ ingin keluar ke kawasan non-FTZ atau antar FTZ, termasuk dari Batam ke Bintan, yang menghadapi berbagai kesulitan.
“Kami sudah bahas itu dan meminta Bea Cukai memberi diskresi selama enam bulan. Supaya kami bisa menyiapkan instrumen yang diperlukan agar ke depan semua bisa dijalankan,” ujarnya.
Meski memberi kelonggaran untuk beberapa komoditas, beras tetap dilarang diimpor. “Beras adalah komitmen nasional. Kita harus swasembada pangan. Beras premium tersedia di dalam negeri, tinggal kita dorong distributor untuk membawa dari daerah lain,” tegasnya.
Kontrol harga akan dilakukan melalui TP2DD dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar distribusi beras dan bahan pokok lainnya berjalan maksimal dan harga tetap terjangkau.
Ia juga berencana berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan sejumlah bupati terkait pengelolaan distribusi dan harga. “Saya masih mencari waktu untuk ngobrol dengan Menteri Keuangan, dan nanti akan membawa 2–3 bupati,” pungkas Ansar. {}
