Berita Golkar – Ruang kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di lantai dua Gedung Sasando, Kantor Gubernur tampak sibuk pada Rabu siang, (23/4/2025).
Di balik pintu kaca yang tertutup rapat, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena duduk berdampingan dengan Dwicahyo Harry Purnomo, General Manager PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kupang.
Audiensi yang berlangsung hampir satu jam itu membahas satu isu yang mengendap lama di benak banyak pejabat dan pelaku perjalanan dinas yaitu mahalnya tiket pesawat di NTT.
“Sudah saatnya ada kebijakan afirmatif untuk memperbaiki mobilitas antarwilayah di NTT,” ujar Melki Laka Lena kepada wartawan, sesaat setelah pertemuan, dikutip dari SelatanIndonesia.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian harga tiket khususnya untuk rute domestik bagi kebutuhan kedinasan merupakan langkah awal menuju efisiensi birokrasi dan percepatan pelayanan publik.
Garuda Indonesia, melalui kantor cabangnya di Kupang, menawarkan skema penyesuaian harga khusus untuk perjalanan dinas yang dilakukan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi NTT.
Penawaran ini meliputi harga tiket domestik dari dan menuju bandara-bandara strategis seperti El Tari Kupang, Frans Seda Maumere, dan Komodo Labuan Bajo.
Turut hadir dalam pertemuan itu Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Mahadin Sibarani, Station Manager Garuda Jenisa Natalia, serta tim cargo dan sales. “Kami melihat kebutuhan ini sebagai bentuk pelayanan negara kepada daerah. Garuda siap mendukung,” kata Dwicahyo.
Langkah cepat Gubernur Melki ini mendapat sambutan hangat dari Senayan. Dr. Umbu Rudi Kabunang, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Dapil NTT 2, menyebutnya sebagai kebijakan strategis yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat kepulauan.
“Harga tiket yang tinggi itu bukan cuma soal pengeluaran pemerintah, tapi soal akses masyarakat terhadap pelayanan negara. Ini langkah konkret dan harus ditiru kementerian terkait,” ujar Umbu Rudi.
Umbu Rudi juga mendorong agar pemerintah pusat melihat terobosan ini sebagai sinyal untuk memperluas subsidi atau insentif tarif, bukan hanya untuk aparatur negara, tetapi juga masyarakat umum yang selama ini kerap terjebak dalam “kemiskinan mobilitas”.
Gubernur Melki menegaskan, kerja sama ini akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman resmi. “Saya ingin ini cepat. Jangan sampai rakyat tunggu, birokrasi malah jalan lambat,” katanya.
Di wilayah seperti NTT yang terdiri dari 1.192 pulau besar dan kecil, transportasi udara bukan lagi kemewahan, melainkan keharusan. Penyesuaian harga tiket ini bukan hanya soal hitung-hitungan rupiah, tetapi juga tentang kehadiran negara yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih nyata. {}
