Berita Golkar – Di tengah dinamika belanja daerah yang terus meningkat, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka lembaran baru dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di aula rumah jabatannya, Gubernur Melki mengumandangkan target ambisius menaikkan PAD dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,8 triliun pada tahun 2025.
Rapat yang dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini menjadi titik tolak kolaborasi dan sinergi berbagai elemen dalam membangkitkan potensi fiskal daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita harus menatap realitas fiskal kita dengan jujur. Penambahan lebih dari 11.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini memang menambah beban, khususnya di belanja pegawai yang diproyeksi mencapai 55,56 persen dari total belanja daerah pada 2026,” ujar Gubernur Melki, dikutip dari SelatanIndonesia.
Beban itu, lanjutnya, menuntut langkah konkret dan inovatif dalam menggali PAD, agar APBD NTT tidak hanya kuat bertahan tapi juga mampu menopang pembangunan yang berkelanjutan.
Data terakhir menunjukkan, realisasi PAD tahun ini baru mencapai sekitar Rp 442 miliar atau 24,94 persen dari target semula Rp 1,7 triliun. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk percepatan. Gubernur Melki pun menegaskan, capaian itu harus diperbaiki dengan strategi yang terukur dan sinergis.
Strategi Kolaborasi dan Sinergi
Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. “Kami mengapresiasi kehadiran pimpinan instansi vertikal, perwakilan Bank NTT, dan BUMD. Kolaborasi dengan pihak luar adalah kunci utama menggali potensi dan mengoptimalkan sumber daya,” katanya.
Potensi PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus dimanfaatkan secara inovatif dan transparan.
Sekretaris Daerah NTT, Kosmas D. Lana, menegaskan kesiapan seluruh perangkat daerah yang berjumlah 25 instansi untuk menindaklanjuti arahan gubernur. “Kami akan menyusun proyeksi pendapatan rinci setiap sektor sebagai dasar optimalisasi langkah-langkah strategis,” ujar Kosmas Lana.
Kepala Bapperida, Alfonsus Theodorus, menambahkan bahwa fokus tidak hanya pada peningkatan kuantitas PAD, tetapi juga kualitas pengelolaan agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
Mengawal Ruang Fiskal yang Lebih Sehat
Penambahan pegawai ASN dan PPPK yang signifikan memang menjadi tantangan tersendiri. Namun Gubernur Melki optimistis, dengan peningkatan PAD yang terukur, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lain yang menyentuh langsung rakyat.
Menutup rapat, Gubernur Melki menekankan komitmen bersama untuk tidak sekadar mengejar target angka, tetapi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
“Kita harus bekerja bersama, bukan hanya demi angka di atas kertas, tapi untuk memastikan setiap rupiah PAD mampu menggerakkan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT,” tegasnya.
Dengan semangat kebersamaan dan target Rp 2,8 triliun sebagai pendorong utama, NTT bergerak mantap menuju transformasi fiskal yang lebih kuat dan berdampak nyata. {}
