Berita Golkar – Di tengah kesibukan jelang akhir pekan, Jumat pagi (25/7/2025), ruang kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di lantai satu Gedung Sasando, Kantor Gubernur itu berubah menjadi studio virtual. Dari balik layar monitor, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena membuka resmi pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, menyapa langsung jajaran pejabat tinggi pratama Pemerintah Provinsi NTT yang mengikuti pelatihan strategis ini secara daring.
Bertema “Transformasi Kepemimpinan Digital untuk NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”, pelatihan ini tak sekadar seremoni. Bagi Gubernur Melki, program ini adalah keniscayaan untuk menjawab tantangan lama yang masih membelit daerah kepulauan seperti NTT: birokrasi yang lambat, koordinasi yang mahal, dan pelayanan publik yang belum menjangkau ujung-ujung negeri.
”Transformasi digital bukan pilihan lagi. Ini jalan kita satu-satunya untuk mengakselerasi pembangunan dan menjangkau masyarakat Flobamorata dengan cara yang cerdas dan efisien,” ujar Gubernur Melki dalam sambutannya, dikutip dari SelatanIndonesia.
Pernyataan Melki mengandung nada tegas sekaligus harapan. Ia menyoroti tantangan geografis NTT dari Kupang ke Flores, dari Alor ke Sumba yang selama ini membuat birokrasi berjalan lambat. Menurutnya, jika pejabat pemerintah tidak segera membekali diri dengan kepemimpinan digital, maka NTT akan tertinggal lebih jauh dalam arus zaman yang bergerak cepat.
Sinergi Digital dari Kupang ke AWS
Dalam laporan awalnya, Kepala Pusat Pengembangan Aparatur (PUSPA) Komdigi, Noor Iza, menekankan bahwa pelatihan ini merupakan hasil sinergi antara BPSDM Komdigi, Pemerintah Provinsi NTT, dan mitra global seperti Amazon Web Services (AWS) dan Asosiasi Profesional Digital Indonesia (APDI). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi cerminan komitmen kuat mendorong tata kelola digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagi Gubernur Melki, sinergi seperti inilah yang dibutuhkan untuk meretas jalan ke depan. Ia menyebut bahwa kemampuan digital harus ditanamkan ke seluruh lapisan birokrasi, terutama para pejabat tinggi pratama sebagai ujung tombak implementasi kebijakan.
“Dengan sistem data terpusat dan rapat virtual yang hemat anggaran, keputusan di provinsi bisa berbasis data dari kabupaten. Tidak ada lagi sekat informasi antarwilayah,” ujarnya.
Pelayanan Lebih Dekat, Ekonomi Lebih Terkoneksi
Gubernur Melki juga menekankan bahwa digitalisasi harus menyentuh pelayanan publik yang nyata. Ia menyayangkan masih banyak warga dari daerah terpencil harus menyeberangi lautan dan menempuh perjalanan mahal hanya untuk mengurus KTP, mencari rujukan kesehatan, atau mengurus ijazah.
Dalam kerangka ini, DLA diharapkan menjadi batu loncatan menuju sistem e-government yang bukan hanya efisien, tapi juga manusiawi. “Kita ingin warga di Fatumnasi, Adonara, atau Kodi dan Raijua merasakan kemudahan yang sama seperti warga di kota Kupang,” tegasnya.
Tak hanya soal birokrasi, Gubernur Melki juga melihat digitalisasi sebagai katalis bagi sektor ekonomi lokal, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menyinggung destinasi seperti Labuan Bajo, Sumba, dan Rote yang menurutnya belum dikelola secara optimal dari sisi digital branding maupun sistem informasi pariwisata.
“Potensi kita luar biasa, tapi promosi digitalnya masih setengah hati. Kita perlu lompatan besar di sini,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Komdigi RI dan seluruh mitra yang mendukung pelatihan ini. Baginya, kegiatan seperti DLA bukan sekadar pelatihan, melainkan bagian dari kerja besar membangun ekosistem pemerintahan digital yang mampu menjawab harapan masyarakat.
“Kita sedang merintis jalan menuju NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan jalan itu bernama digitalisasi,” pungkasnya. {}
