Gubernur NTT Melki Laka Lena: Demokrasi Tak Cukup Diukur dari Prosedur Elektoral

Berita Golkar – Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan kualitas demokrasi tidak boleh hanya diukur dari prosedur elektoral di tempat pemungutan suara.

Hal ini disampaikannya saat membuka diskusi publik bertajuk ‘Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Prospek dan Tantangan bagi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat’ yang berlangsung di Aula DPD RI Provinsi NTT, pada Sabtu (31/1/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh aliansi organisasi kepemudaan Cipayung NTT tersebut, Gubernur Melki menyoroti esensi demokrasi yang sering kali terlupakan, yakni keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki memberikan apresiasi khusus kepada Cipayung NTT yang dinilainya konsisten menjaga tradisi intelektual.

“Demokrasi kita harus berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Saya berharap Cipayung NTT aktif mencegah politik identitas, polarisasi, dan konflik horizontal yang berpotensi memecah belah warga kita,” ujarnya.

Ia berharap pemuda tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi benteng utama dalam menangkal isu-isu negatif yang merusak tenun kebangsaan.

“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata, tetapi harus berpijak pada nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar politisi Partai Golkar itu, dikutip dari VoxNTT.

Diskusi tersebut menjadi krusial karena mengkaji secara mendalam perbandingan mekanisme Pilkada yang terdiri dari dua kutub pemikiran, yaitu: pertama, pemilihan langsung, yakni menjamin partisipasi rakyat secara utuh namun berbiaya tinggi.

Kedua, pemilihan melalui DPRD, yakni dianggap lebih efisien namun menantang transparansi perwakilan.

Bagi Gubernur Melki, apa pun mekanismenya, tujuan akhirnya haruslah memperkuat sistem demokrasi yang sehat di masa depan.

Lebih lanjut ia menyinggung kaitan erat antara politik dan perut rakyat. Baginya, demokrasi politik akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi.

Karena itu, salah satu langkah nyata yang didorong Pemprov NTT adalah penguatan ekonomi kerakyatan melalui inisiatif NTT Mart.

Menurutnya, program NTT Mart dirancang untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di tangan rakyat, bukan hanya segelintir pemodal.

Ia menegaskan, NTT membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses demokratis yang bersih, yang mampu mengubah suara rakyat menjadi kesejahteraan nyata melalui penguatan ekonomi lokal. {}