Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTT membuka secara resmi Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025 di Kanwil BPN Provinsi NTT, Rabu (11/6/2025). Turut Hadir pada kegiatan ini, Plt. Aspidum Kejati NTT, Oscar D. Riwu, Kasiren Korem 161/Wirasakti, Letkol Apriadi, Perwakilan Polda NTT, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT selaku Sekretaris GTRA, Doris Rihi, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Odermaks Sombu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTT, Silvia Peku Djawang, Kepala Dinas Koperasi NTT, Lerry Rupidara, Kepala Bagian/Kepala Bidang lingkup Kanwil ATR/BPN NTT, Perwakilan BPKH XIV Kupang, Dekan FH Undana, Simplexius Asa dan Jajaran Anggota GTRA NTT.
Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Fransiska Vivi Ganggas menyampaikan, rapat tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria. Hal ini lebih dikhususkan dalam penataan aset dan penataan akses, sesuai arahan dengan arahan Presiden RI dan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Sementara Gubernur Melki Laka Lena menegaskan, Reforma Agraria merupakan program strategis nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Reforma Agraria adalah bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025–2029,” kata Gubernur.
Gubernur Melki menyebutkan GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk untuk mendorong sinergi dan percepatan implementasi Reforma Agraria. Melalui pendekatan kolaboratif ini, pelaksanaan Reforma Agraria di NTT diharapkan dapat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh anggota Tim GTRA Provinsi NTT untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Rapat ini menjadi titik awal penguatan peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektoral yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan agraria di NTT secara sistematis dan berkelanjutan,” ucap Melki dikutip dari RRI.
Rapat persiapan ini merupakan komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi NTT. Diharapkan seluruh pihak dalam GTRA, baik dari unsur pemerintah pusat, daerah dan akademisi, dapat terus bersinergi dalam mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. {}
