Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan kegagalan pendataan bantuan sosial membuat keluarga seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada tidak terjangkau perlindungan negara hingga berujung pada kematian tragis anak tersebut.
Gubernur Melki menyampaikan fakta itu setelah Pemerintah Provinsi NTT melakukan penelusuran data kependudukan keluarga korban. Hasilnya, keluarga tersebut tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial akibat persoalan administrasi kependudukan saat berpindah domisili.
Menurut Melki, kendala administratif tidak boleh dijadikan alasan negara absen melindungi warga miskin. Ia menegaskan, sistem jaring pengaman sosial seharusnya mampu mendeteksi kondisi keluarga rentan, meski terdapat hambatan administrasi.
Melki menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan pranata sosial secara kolektif, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pranata sosial, agama, dan budaya. “Kita gagal ketika ada warga yang meninggal karena kemiskinan,” ujarnya dengan nada prihatin, dikutip dari RRI.
Ia meminta seluruh pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, tidak menganggap tragedi tersebut sebagai kejadian biasa. Menurutnya, kematian siswa SD itu harus menjadi alarm keras agar negara lebih peka dan hadir lebih cepat dalam situasi darurat sosial.
Gubernur NTT itu juga mengungkapkan kekecewaannya karena hingga Selasa malam belum ada perwakilan resmi Pemerintah Kabupaten Ngada yang melayat ke rumah duka. Sikap tersebut dinilainya mencederai nilai kemanusiaan serta tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya.
“Tidak boleh begitu. Harus ada utusan resmi dari pemerintah daerah,” tegas Melki. Ia menyatakan merasa malu sebagai gubernur apabila pemerintah tidak hadir di saat warganya mengalami duka mendalam.
Melki menegaskan Pemerintah Kabupaten Ngada wajib segera turun ke lapangan, memastikan proses pemakaman korban berlangsung layak, serta melakukan pendataan ulang terhadap keluarga rentan. Ia mengingatkan pemerintah memiliki Program Keluarga Harapan dan instrumen bantuan sosial lain yang seharusnya menjangkau warga miskin.
Di tengah aliran dana triliunan rupiah ke NTT untuk penanganan kemiskinan, Melki menilai kematian warga dalam kondisi seperti ini tidak dapat diterima. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Gubernur juga memperingatkan para petugas pendataan agar bekerja lebih bertanggung jawab ke depan. “Jika hal seperti ini terulang, petugas harus dituntut. Dan jika saya salah sebagai gubernur, saya juga siap dituntut,” ujarnya menutup pernyataan. {}
