Berita Golkar – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyatakan siap mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim. Saya sangat setuju program Bapak Presiden ini. Menurut saya ini luar biasa. Saya cocok sekali,” kata Gubernur Rudy Mas’ud di Samarinda, Rabu (9/7/2025), dikutip dari Antara.
Gubernur menjelaskan Kaltim dengan luas 127.000 km2 dan penduduk 4,1 juta jiwa memiliki letak geografi yang cukup sulit. Beberapa wilayah masih terhalang akses infrastruktur sehingga tidak mudah dijangkau.
Ia mengakui penempatan SPPG di daerah-daerah pedalaman dan terpencil pasti akan menghadapi tantangan yang lumayan rumit.
Selain soal jarak dan infrastruktur yang kurang memadai, jumlah penduduk dan jumlah sekolah pun belum banyak. Baik untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA). Hal ini juga terjadi di kawasan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, Muara Pantuan di Kutai Kartanegara.
Gubernur mengakui untuk daerah kota seperti Balikpapan, SPPG akan berjalan baik.Seperti yang baru saja diresmikan Polda Kaltim, belum lama ini. Ia mengharapkan standarisasi SPPG untuk daerah pedalaman dan terpencil agar bisa disesuaikan.
Dalam waktu dekat, Gubernur Kaltim akan mengundang bupati dan wali kota untuk membahas kesiapan daerah, terutama untuk pemilihan lokasi SPPG dan homebase mereka di daerah-daerah.
Kepala BGN Dr Dadan menjelaskan di Kaltim setidaknya akan dibangun tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, BGN akan membangun 350 SPPG. Setiap SPPG akan mendapat alokasi Rp10 miliar per tahun.
SPPG akan menjadi elemen penting pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG nantinya akan bertugas memasak dan menyediakan menu makan bergizi sesuai standar gizi nasional.
Selain itu, SPPG juga harus memastikan makanan bergizi terdistribusi dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat. “Setiap SPPG akan diisi tiga personel. Kepala satuan, ahli gizi dan akuntan. Sedangkan untuk relawan kita siapkan sekitar 50 orang,” kata Dadan.
Jabatan Kepala SPPG adalah pegawai pusat, sedangkan akuntan dan ahli gizi adalah sumber daya manusia lokal yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Tenaga kerja yang terserap di seluruh Indonesia sekitar 30.000 orang,” ucap Dadan. {}
