Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai investasi utama daerah, meskipun menghadapi potensi pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 50 persen.
“Kita lihat nanti (terkait pemangkasan), tapi yang jelas kita sangat menjadi titik berat adalah untuk pendidikan dan kesehatan, karena ini yang pastinya adalah bukan bagian daripada cost tetapi adalah bagian daripada investasi,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu (6/9/2025), dikutip dari Antaranews.
Rudy menjelaskan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Pemprov Kaltim telah melakukan efisiensi dengan meminimalisir kegiatan seremonial di hotel dan lebih fokus pada program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tiga fokus utama pembangunan saat ini adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis, yang diwujudkan melalui program sekolah dan berobat gratis.
Targetnya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, seluruh anak-anak Kaltim dapat mengenyam pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA hingga program doktoral (S3) secara penuh.
Sementara itu, untuk menghadapi tantangan fiskal tersebut, pemerintah provinsi menginisiasi langkah untuk mengoptimalkan tanggungjawab sosial perusahaan dari sektor pertambangan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengusulkan kenaikan nilai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) batu bara dari Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.
Menurutnya, dengan total produksi batu bara tahunan mencapai 370 juta ton, skema baru ini berpotensi menghimpun dana hingga Rp3,7 triliun per tahun, naik signifikan dari Rp370 miliar saat ini.
Seno Aji menyebut, dana sebesar itu signifikan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di seluruh Benua Etam.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemprov Kaltim telah mengajukan surat permohonan kepada pemerintah pusat agar dibentuk regulasi yang kuat. {}
