Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memberikan klarifikasi terkait polemik pengelolaan aset Gurindam 12 yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ansar menegaskan bahwa kerja sama ini hanya mencakup 7.450 meter persegi dari total area 148.600 meter persegi, bukan keseluruhan kawasan, Selasa (23/9/2025).
Luas lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan empat tenant makanan yang bertujuan menarik wisatawan. “Jangan dikasih kepikiran masyarakat seluruh Gurindam dikelola swasta,” kata Ansar Ahmad, dikutip dari RRI.
Ansar juga menanggapi protes dari berbagai pihak, termasuk temuan BPK terkait penetapan aset properti. Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah provinsi siap mengundang mereka yang keberatan untuk berdialog.
Ia juga menjamin bahwa proses ini sudah sesuai dengan aturan, termasuk penggunaan jasa penilai aset independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Kalau nanti mereka mau bertemu, ya kita ketemu,” ujarnya.
Terkait nilai komersialisasi sebesar Rp3 miliar, Ansar menyebutkan bahwa angka tersebut adalah perkiraan minimal dari tim PU untuk satu bangunan, dan bukan memerlukan persetujuan dari Dewan karena merupakan kewenangan pemerintah. Ia juga membantah parkir di Gurindam 12 akan dilelang, melainkan akan digratiskan dan dikelola oleh pemerintah daerah sendiri.
“Untuk menghindari pengalaman serupa dengan kasus Rimbajaya yang sepi setelah parkir berbayar,”ucapnya.
Kerja sama ini, kata Ansar, bukan merupakan penyerahan aset, melainkan pola kerja sama bangun-guna-serah (build-operate-transfer) dengan durasi 30 tahun. Setelah masa kontrak habis, bangunan akan menjadi aset milik pemerintah.
“Kita berharap, kerja sama ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadikan Gurindam 12 sebagai daya tarik wisata utama di Kepri,” katanya, mengakhiri. {}
