Berita Golkar – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) kembali digulirkan DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menuturkan perusahaan pelayanan jasa transportasi berbasis online di Indonesia belum memiliki klasifıkasi yang jelas berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia.
“Apapun yang kita perbuat kalau penegakan hukum tidak ada, tidak akan bejalan dengan baik. Mungkin (RUU LLAJ) sebagian besar akan direvisi kalau melihat perkembangan yang ada,” kata Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia, dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) dikutip dari kanal YouTube DPR, Jumat (7/3/2025), dikutip dari Fajar.
Hamka mempertanyakan mengenai definisi dari perusahaan transportasi berbasis online di Indonesia agar dapat dijadikan acuan dalam merumuskan aturan perundang-undangan dan aturan turunan lainnya. “Semua aturan yang ada di negeri ini, penegakan hukumnya yang utama,” tegasnya.
Legislator asal Sulawesi Selatan ini menegaskan bahwa pembahasan RUU ini akan dilakukan secara mendetail agar tidak ada lagi ketidakjelasan dalam regulasi transportasi daring.
Komisi V DPR RI mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam program legislatif nasional tahun 2025.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI akan melakukan serangkaian proses RDPU dengan para pemangku kepentingan di bidang transportasi darat untuk peroleh saran dan masukan terkait materi pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Komisi V DPR RI berencana mengundang perwakilan mitra pengemudi untuk memberikan masukan lebih lanjut dalam pembahasan RUU LLAJ. Selain itu, pihaknya juga akan berdiskusi dengan masyarakat transportasi Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen guna mengumpulkan perspektif yang lebih komprehensif. {}
