Berita Golkar – Partai Golkar mengusulkan reformasi sistem politik dan pemilu untuk mengatasi kelemahan demokrasi saat ini, termasuk biaya politik yang tinggi dan potensi konflik sosial. Usulan ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka Musda Parta Golkar DI Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).
Menurut Bahlil, sistem politik baru yang lebih efisien dan inklusif perlu dirumuskan bersama pemerintah dan DPR melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Lontaran ide Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mendapat respon positif Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH. Prof Henry menilai bahwa akar masalah demokrasi Indonesia adalah politik transaksional yang mengikis ideologi.
“Demokrasi kita belakangan lebih mirip pasar, ketemu antara supply dan demand. Lalu terjadi transaksi sesuai nilai yang disepakati ketimbang gelanggang perjuangan gagasan atau ide, ” ujar Prof Henry dari sambungan telpon di NTT saat menangani perkara hukum.
Profesor dari Unissula Semarang ini menegaskan bahwa politik transaksional, yang ditandai dengan jual-beli suara, jabatan, atau dukungan serta konsesi kuasa dan penghamba tanpa etika telah melemahkan esensi demokrasi sebagai wadah memperjuangkan visi berbangsa dan bernegara yang diejawantahkan dalam Pemilu legislatif, presiden maupun pilkada justru dalam beberapa dekade paska reformasi menjadi ajang adu kekuatan finansial, gengsi dinasti serta mengguritanya oligarki, dan bukan menjadi kompetisi ideologi.
“Akibatnya, tujuan berbangsa dan bernegara seperti keadilan dan kemakmuran jauh panggang dari api,” ucap Prof Henry.
Politisi Golkar asal Solo ini mengungkapkan bahwa biaya politik yang mencapai ratusan miliar rupiah selain membebani negara, juga memicu praktik koruptif untuk mengembalikan modal dan ongkos politik yang selama ini telah dikeluarkan para caleg.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini lalu membandingkan kondisi Indonesia dengan perjalanan demokrasi di Amerika Serikat (AS) dan Inggris (UK).
“Di AS, persaingan Partai Demokrat dan Republik adalah pertarungan ideologi, progresif versus konservatif. Di Inggris, Partai Buruh dan Konservatif bersaing dengan platform kesejahteraan versus efisiensi ekonomi. Rakyat memilih karena keyakinan pada gagasan, bukan karena diberi kompensasi duit, janji jabatan maupun konsesi bisnis,” bebernya.
Prof Henry menegaskan pentingnya ideologi dan platform politik yang jelas dalam membangun negara. Seperti disampaikan John Stuart Mill, ‘A state which dwarfs its men, in order that they may be more docile instruments in its hands, will find that with small men no great thing can really be accomplished.’
“Negara yang melemahkan perjuangan ideologi hanya akan menghasilkan demokrasi kecil yang rapuh,” ucapnya mengutip ucapw Filsuf dan Anggota Parlemen Britania Raya itu.
Prof Henry berkata saat ini demokrasi Indonesia terancam kehilangan ruh dan demokrasi Republik hanya menjadi prosedur kosong. Ini karena ideologi sebagai kompas perjuangan telah lenyap. Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini mengusulkan tiga langkah konkret untuk melakukan Reformasi Sistem Politik dan Pemilu Nasional.
“Pertama, partai politik harus memperjelas platform ideologisnya melalui pendidikan politik bagi kader dan pemilih. Kedua, revisi sistem pemilu harus mengurangi ruang politik transaksional, misalnya dengan regulasi ketat untuk persiapan, pelaksanaan kampanye dan pendanaan politik,” ungkap Waketum DPP Bapera ini.
Lalu ketiga, Indonesia bisa mempertimbangkan model hybrid seperti kombinasi pemilihan langsung dan representasi DPRD untuk pilkada guna menghemat biaya sekaligus menjaga dan memastikan partisipasi rakyat dalam menyalurkan suaranya.
“Demokrasi harus kembali menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan bukan menjadi panggung transaksi yang memperkaya elit dan memperbodoh masyarakat,” tegas Prof Henry.
Ideologi Denyut Nadi Politik
Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini kembali mengingatkan bahwa reformasi sistem pemilu hanya akan berhasil jika diiringi komitmen untuk mengembalikan ideologi sebagai denyut nadi dan jantung politik.
“Partai Golkar telah membuka pintu diskusi. Dan Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah menginisiasi dialektika Reformasi Sistem Politik dan Pemilu Nasional kepada elit dan publik. Beliau adalah tokoh muda Indonesia yang memiliki visi kebangsaan yang jelas dan terarah untuk memperbaiki Republik sesuai tujuan bernegara yang diletakkan dasar-dasarnya oleh para founding father Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Sekarang, kita semua sebagai tumpah darah Indonesia butuh keberanian untuk menjadikan demokrasi Indonesia beradab, bermartabat, dan berkeadilan,” pungkas Prof Henry.
