Berita Golkar – Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna, SH. MH mendukung kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam upaya menyelesaikan polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, terutama demi kepentingan masyarakat setempat dan perlindungan lingkungan hayati dan biota laut.
Menurut Prof Henry Raja Ampat adalah bagian dari Coral Triangle, bukan sekadar destinasi wisdia saja, melainkan penjaga bumi yang vital. Dengan lebih dari 1.500 spesies ikan, 700 jenis terumbu karang, dan 75% spesies karang dunia, wilayah ini menyumbang oksigen global dan menyerap karbondioksida melalui ekosistem lautnya. Selain itu Raja Ampat juga berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim.
Prof Henry menegaskan izin pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya diterbitkan oleh Menteri ESDM sebelum Bahlil Lahadalia menjabat Menteri ESDM di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Izin eksplorasi di pulau ini telah berlaku sejak 1998, dan ditetapkan sebagai IUP (izin usaha pertambangan) sejak 2017.
“Jika saat ini narasi yang dikembangkan dengan tudingan terhadap Menteri Bahlil yang harus bertanggung jawab. Jelas tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi kepada publik. Informasi yang sesat seperti ini bisa berpotensi sebagai upaya character assassination. Maka saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan strategis mengakhiri polemik ini demi untuk melindungi martabat dan kehormatan tokoh nasional yang tidak seharusnya “dihakimi” oleh informasi yang tidak akurat. Serta pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi prioritas utama dan pertama sebagai tujuan negara mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya,” urai Guru Besar Unissula Semarang di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Prof Henry sangat memahami dan memaklumi serta berempati terhadap kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat Raja Ampat soal potensi kerusakan lingkungan maupun pelanggaran hak masyarakat adat.
Oleh sebab itu, kata Prof Henry, dengan kehadiran Menteri Bahlil turba atau turun langsung ke bawah untuk menge-check dan me-recheck apa sesungguhnya yang terjadi di lokasi pertambangan nikel yang dipolemikkan tersebut menunjukkan bahwa negara akan selalu hadir ketika rakyatnya gelisah dan khawatir jika ada potensi pelanggaran hukum positif maupun adat serta berpotensi terjadi kerusakan lingkungan.
Keputusan Menteri Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel Raja Ampat usai dirinya bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat, Forkopimda serta manajemen PT Gag Nikel melihat langsung kondisi lapangan di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu lalu (7/6/2025).
Kunjungan singkat Bahlil, ini untuk melihat situasi operasi tambang, dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan destinasi wisata di Raja Ampat. Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini mengapresiasi langkah cepat dan taktis serta cara akurasi Menteri Bahlil dalam menginvestigasi fakta-fakta di lapangan terhadap masalah tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
“Komitmen pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat juga harus kita dukung penuh dan ikut kita kawal,” tegas Profesor dari Unissula Semarang ini.
Ketua DPP Ormas MKGR ini meminta semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses lanjutannya, agar semua yang dilakukan tim Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara.
Di Luar Konservasi Alam
Menteri ESDM sebelumnya menegaskan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat sejatinya tidak berada dalam wilayah konservasi alam yang saat ini sengaja dikapitalisasi pemberitaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai wilayah yang dilindungi biota lautnya.
Bahlil menjelaskan bahwa lokasi penambangan berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat. “Banyak yang bilang lokasi tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” beber Bahlil kepada media.
Disinformasi Publik
Prof Henry mengaku geram atas disinformasi yang menyulut kegaduhan dan berpotensi kepada pembunuhan karakter anggota Kabinet Merah Putih dan ketua umum partai senior dan partai besar tersebut.
“Ini bukan soal pro atau kontra belaka. Terus terang saya geram dan sangat keberatan atas pemberitaan massif yang ternyata adalah disangsikan kebenarannya, yang justru sengaja dikapitalisasi. Ini soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain yang sengaja membikin instabilitas politik dan keamanan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
Menurut Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini, setelah diteliti banyak foto hasil editan Al telah beredar luas, yang seolah-olah menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag.
“Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata dan terbentuk opini yang keliru,” terangnya.
Prof Henry mengungkapkan Bahlil hanya menjadi korban dari kelalaian pihak lain dalam persoalan tersebut. Sebab, PT Gag Nikel sudah memiliki izin sejak 30 November 2017 dan berlaku hingga 30 November 2047. “Tidak ada alasan yang cukup etis, jika banyak pihak menyerang Pak Bahlil yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain,” sengitnya.
Prof Henry menyebutkan kritik terhadap Bahlil dalam polemik tambang di Raja Ampat adalah salah sasaran. Sebab, pemberian izin bagi PT Gag Nikel dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.
“Ada dugaan kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini justru sebagai siasat serangan balik terhadap kebijakan pemerintah, yang selama ini telah memperketat izin pertambangan yang banyak merugikan rakyat,” ungkap Waketum DPP Bapera.
Prof Henry respek atas respon cepat mantan Ketum BPP Hipmi ini saat dipercaya Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri ESDM yang begitu sigap begitu ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Menteri Bahlil langsung menghentikan sementara penambangan nikel Raja Ampat sembari melakukan evaluasi dan audit.
“Timnya telah melakukan inspeksi menyeluruh terkait sejumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Kabupaten Raja Ampat adalah pelajaran berharga anggota Kabinet Pak Prabowo bekerja tidak banyak bicara tapi cepat bekerja,” ucap politikus Beringin asal Solo ini.
