Berita Golkar – Polisi mengungkap perputaran uang kasus pemerasan di balik kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma, mencapai Rp 2 miliar. Pemerintah didorong mengevaluasi total PPDS Undip.
“Baik pemerintah maupun Komisi X DPR RI perlu mendukung evaluasi total terhadap PPDS Undip,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Sabtu (28/12/2024).
Evaluasi tersebut, kata Hetifah, penting untuk mengidentifikasi akar masalah, menghapus budaya kekerasan dan pemalakan, serta memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan standar etika, hukum, dan akademik.
Hetifah menambahkan Komisi X DPR RI mendorong Kemendiktisaintek dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama melakukan audit menyeluruh terhadap sistem, kebijakan, dan lingkungan belajar di PPDS Undip.
“Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, menghormati hak mahasiswa, dan mencetak tenaga medis yang profesional serta berintegritas,” tegasnya.
Korban bullying dan pemerasan PPDS Undip diminta berani speak up. Korban, kata Hetifah, bisa melapor ke pihak berwenang.
“Saya mengimbau kepada korban kasus PPDS Undip, atau kasus kekerasan apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, pertama, berani melapor. Segera laporkan kejadian ke pihak berwenang atau mekanisme pengaduan kampus yang tersedia,” imbuhnya.
Korban, pinta Hetifah, jangan ragu sedikitpun untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan. Para korban juga diimbau mencari dukungan dari keluarga dan teman.
“Cari dukungan, hubungi keluarga, teman, atau lembaga pendukung seperti layanan konseling kampus atau lembaga independen untuk mendapatkan bantuan emosional dan psikologis,” pungkasnya.
Sebelumnya, polisi mengungkap perputaran uang di kasus pemerasan mahasiswa PPDS Undip mencapai Rp 2 miliar. Polisi menemukan satu catatan terkait pengumpulan uang hasil pemerasan.
“Barang bukti Rp 97 juta itu yang berhasil diamankan. Perputaran uang dalam satu semester, satu angkatan itu cukup banyak. Sekitar Rp 2 miliar, itu data yang tertulis di barang bukti,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio, dilansir detikJateng, Jumat (27/12/2024). {}
