Hetifah Ingin Kemerdekaan Bisa Dirasakan Seluruh Masyarakat Tanpa Diskriminasi

Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kebebasan yang dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat. Ia menekankan pentingnya menghapus diskriminasi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap hak-hak dasar, khususnya di bidang pendidikan.

“Pada usia ke-80 tahun Republik Indonesia, tentu kita ingin kemerdekaan itu juga dirasakan oleh semua orang. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi perbedaan akses kepada hak-hak dasar, termasuk akses pendidikan bagi seluruh penduduk dan warga negara,” ujar Hetifah usai diskusi sehari bersama BRIDA dan BRIN dalam kegiatan pemanfaatan teknologi pada disabilitas di Samarinda, Sabtu (16/8/2025), dikutip dari RRI.

Sebagai pimpinan Komisi X, Hetifah menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan pemerataan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, serta mendorong riset dan teknologi agar bisa menjawab tantangan zaman.

Selain bidang pendidikan, Komisi X DPR RI juga memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Menurut Hetifah, sektor olahraga memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.

Tidak hanya itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut menjadi fokus perhatian Komisi X. Hetifah menyebut pengembangan pariwisata yang inklusif serta ekonomi kreatif yang inovatif dapat memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas bangsa.

Di sisi lain, Komisi X juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Hetifah menilai keberadaan perpustakaan yang memadai adalah bagian penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan memperkuat budaya membaca.

Ia menambahkan, Komisi X terus melakukan fungsi pengawasan, menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan komunitas. “Kami ingin memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat luas, sehingga makna kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari,” kata Hetifah. {}