Berita Golkar – Komisi X DPR akan segera mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk di wacana untuk menghapus sistem zonasi.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan akan segera menjadwalkan rapat bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti setelah paripurna pembukaan masa sidang yang digelar pada Selasa (21/1/2025).
“Segera sesudah masa sidang dibuka, kami akan segera membahas masalah-masalah tersebut beserta isu-isu lainnya,” ujar Hetifah lewat pesan singkat, dikutip dari Realita Rakyat.
Namun, Hetifah menjelaskan rapat nantinya tak akan membahas spesifik isu atau kebijakan tertentu. Menurut dia, rapat akan membahas secara umum menyangkut kinerja Kementerian Pendidikan.
“Banyak isu dan agenda yang akan dibahas, di antaranya persiapan pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2025,” katanya.
Sebelumnya, Mu’ti menyatakan pemerintah akan menghapus istilah ‘ujian’ dan ‘zonasi’ pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan diganti dengan mekanisme lain. Namun, ia masih enggan membocorkan. Mu’ti meminta seluruh pihak menunggu.
Rencananya, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu akan ditetapkan dalam rapat kabinet yang akan digelar Rabu (22/1/2025) besok.
“Insya Allah besok ada rapat kabinet yang mudah-mudahan agendanya adalah penetapan mengenai sistem itu,” kata Mu’ti saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Begitu pula dengan UN sistem baru. Namun, Mu’ti mengatakan, sistem itu baru akan diteruskan untuk tingkat SMA sederajat. Untuk jenjang lain akan menyusul di tahun berikutnya.
“Sudah sejak lama kan memang ujian tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi ada makna dengan adanya evaluasi itu,” ujar Mu’ti.
“Namanya apa? Nanti tunggu saja, yang jelas tidak ada kata-kata ujian dalam (format) yang baru itu,” ucapnya. {}
