Berita Golkar – Komisi X DPR meminta penambahan anggaran dalam APBN 2026 untuk satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana. Baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Salah satu poin kesimpulan rapat ini membahas pemetaan dampak bencana terhadap sektor pendidikan di tiga provinsi tersebut.
Hetifah menegaskan tambahan anggaran diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan baik pasca-bencana. Ia menambahkan, langkah itu dapat dilakukan Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi hal tersebut, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasinya atas dukungan Komisi X. “Terima kasih atas dukungan Komisi X untuk realokasi dan tambahan anggaran kami tahun 2026,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari RRI.
Ia mengungkapkan Kemendikdasmen telah memetakan sekolah-sekolah yang harus menjadi prioritas pemulihan di wilayah Sumatera. Abdul Mu’ti juga menjelaskan, pihaknya tengah merevisi alokasi anggaran 2026 untuk percepatan pemulihan sistem pendidikan pasca-bencana.
Revisi anggaran tersebut dilakukan melalui Dispensasi Revisi Pergeseran Anggaran berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28189/MDM.A/PR.07.04/2025. Adapun potensi realokasi mencapai Rp53 miliar.
“Untuk mendukung percepatan pembelajaran, Kemendikdasmen juga sedang melakukan revisi anggaran. Dengan potensi anggaran sebesar Rp53 miliar,” ujarnya.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dana realokasi tahun 2026 itu akan diprioritaskan untuk pemberian tunjangan khusus bagi guru. Serta penyediaan fasilitas sekolah darurat di daerah terdampak bencana. {}
