Berita Golkar – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur yakni Hetifah Sjaifudian menanggapi soal Kementerian Pendidikan yang rencananya dipisah oleh Presiden terpilih.
Diketahui, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berencana untuk memisahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Bocoran yang diterima Tribun Kaltim, Kemendikbud Ristek akan dipisah jadi empat kementerian terkait dengan bidang pendidikan dasar dan menengah, bidang pendidikan tinggi, riset, serta kebudayaan.
“Pemisahan sebetulnya suatu konsekuensi visi jangka panjang, soal kementerian yang dipisah sudah pasti banyak yang dititipkan ke Pak Prabowo sebagai Presiden, kita di DPR akan melakukan legislasi serta upaya memastikan seluruh regulasi terpenuhi, termasuk anggaran pendidikan dimana mandatory spending 20 persen,” jelasnya, Kamis (17/10/2024) ditemui di salah satu agenda Workshop Pendidikan di Hotel Harris Kota Samarinda.
Perihal ini, ia menilai bisa lebih memudahkan dalam menyelesaikan persoalan mendasar pada dunia pendidikan, sehingga penyelesaian berbagai persoalan juga bisa lebih fokus berjalan. Pemisahan Kemendikbud Ristek soal apa yang ingin dicapai pemerintah ke depan.
Bicara Kaltim, menurut Hetifah, provinsi ini menjadi kunci dan center dari pemerintahan, serta berbagai hal karena merupakan etalase Indonesia, adanya Ibu Kota Negara (IKN).
Daerah seperti sekitar IKN, harus disiapkan agar masyarakat lokal bisa memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Termasuk memastikan kondisi keuangan untuk pendidikan, karena amanat UUD memastikan angggaran pendidikan harus mencapai 20 persen.
Sebab sebelumnya dari Rp 700 triliun APBN, Kementerian Pendidikan hanya kebagian Rp 90 triliun saja saat ia berada di Komisi IX.
“Pemetaan persoalan infrastruktur penting, sanitasi, kantin bersih, sekolah yang perku pembangunan hingga internet yang harus menyeluruh ke daerah di Kaltim. Kemudian kompetensi guru, bukan saja itu, kesejahteraan guru juga. Kita tidak berharap kurikulum berganti ketika ganti Menteri, tetapi yang sudah bagus dilanjutkan, agar tidak membingungkan,” tegasnya.
Legislator asal daerah pemilihan Kaltim ini menilai pemecahan Kementerian Pendidikan diharap dapat lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar.
Empat kementerian yang di pecah, dijabarkan Hetifah tentu bisa punya keunggulan dalam memprogramkan di Kementerian masing–masing ke depannya saat Prabowo memerintah.
Misal, Kementerian Kebudayaan bisa fokus karena sudah mempunyai UU terkait kemajuan kebudayaan. Kemudian dengan pemisahan ini juga menjadi keuntungan buat Kaltim di bidang lain.
Menurut Hetifah, Bumi Etam juga butuh untuk kemajuan kebudayaan secara khusus. Hadirnya IKN tentu diharapkan tidak membuat terjadinya degradasi budaya di Kaltim. Meskipun juga harus siap menerima akulturasi budaya dengan hadirnya banyak pendatang.
Kementerian pendidikan dasar dan menengah, ke depan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang banyak dimiliki swasta, sehingga pemerintah yang sulit terbantu pendanaan bisa mendapat dari sisi anggaran.
Selain itu untuk Kementerian perguruan tinggi, Kaltim juga dirasa perlu memunculkan program studi baru.
Tentunya yang bisa sesuai dengan kebutuhan saat ini. Seperti program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) misalnya yang saat ini sangat banyak dibutuhkan.
Dari segi Kementerian Ristek, tentu tersendiri sehingga membangun pusat riset dan teknologi yang bisa fokus pada bidang tersebut.
“Bisa dibagi 4 kementerian, banyak menurut saya dan harapan yang saya dengar, Pak Prabowo juga punya program makan bergizi gratis yang juga jadi bagian upaya meningkatkan anak–anak atau SDM agar terpenuhi gizinya, selain meningkatkan kecerdasan melalui sekolah,” beber politisi Partai Golkar ini.
“Kalau pemecahan supaya bisa lebih fokus, syukur–syukur anggarannya bisa juga ditambah,” imbuh Hetifah. {}
