Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah marginal memerlukan sinergi lintas sektor yang lebih kuat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X bersama Dirjen PAUD, Dirjen Vokasi, dan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
RDP ini juga turut diikuti secara daring oleh para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah 3T, mulai dari Sumba Barat hingga Sumba Timur.
“Kita sudah lama bicara tentang pentingnya pemerataan pendidikan, tapi realisasinya masih menghadapi banyak tantangan. Maka, kita harus keluar dari pola lama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Hetifah, dikutip dari laman DPR RI.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah mendorong agar Kemendikbudristek mulai menjalin kemitraan yang konkret dengan perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Saya harap Kementerian bisa mendorong skema kolaborasi dengan perusahaan sawit dan tambang melalui program CSR, terutama di daerah seperti Kalimantan Timur yang memiliki banyak wilayah terpencil. Ini penting agar pembangunan pendidikan tidak terhenti hanya karena keterbatasan anggaran negara,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia mencontohkan bahwa di beberapa wilayah terpencil, sekolah kekurangan guru, fasilitas belajar minim, dan akses terhadap layanan pendidikan digital pun terbatas. “Komisi X akan terus mengawal agar Panja 3T ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang mendorong intervensi yang tepat dan terintegrasi, termasuk dengan melibatkan sektor non-pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya penguatan peran daerah, serta perlunya data yang akurat dan berbasis kebutuhan lokal agar kebijakan yang dirancang benar-benar berdampak. “Tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena dia lahir dan tumbuh di wilayah terpencil. Negara harus hadir, dan seluruh pihak harus ikut serta,” tutupnya.
RDP ini merupakan bagian dari kerja Panja 3T dan Marginal Komisi X DPR RI yang bertujuan menyusun strategi percepatan pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan yang layak. {}
