Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian kembali meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.
Hetifah mengatakan selama ini pihaknya memberikan keleluasaan kepada Kemendikdasmen untuk menerjemahkan implementasi terkait putusan MK tersebut, namun ia menilai tetap harus ada anggaran yang dikeluarkan terkait hal tersebut.
“Walaupun kami memberikan keleluasan kepada Mendikdasmen dan jajaran untuk mendefinisikan bagaimana menerjemahkan penerapan MK itu, tentu tetap ada anggaran yang harus dikeluarkan,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen di Jakarta pada Selasa (26/8/2025), dikutip dari Antara.
Anggaran Kemendikdasmen yang hanya sebesar Rp55 triliun atau 7 persen dari RAPBN 2026 bidang pendidikan jelas memerlukan dukungan tambahan anggaran.
Ia menilai jumlah anggaran tersebut tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan program Kemendikdasmen, termasuk pembiayaan satuan pendidikan swasta
“Hari ini kita menerima Rp55 triliun ini untuk 2026 (tapi) itu sangat tidak mungkin memenuhi berbagai hal sangat strategis yang memang sudah jadi kewajiban kita bersama,” imbuhnya. {}
