Berita Golkar – Komisi VI DPR mengingatkan Bank Himbara agar tetap mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh pinjaman guna membangun kembali usaha.
“Dampak macetnya utang itu, akhirnya para petani dan nelayan larinya ke Pinjol. Jadi ini bahaya sekali, makanya Presiden langsung menginstruksikan agar segera diputihkan, supaya mereka bisa memijam kembali ke Bank Himbara ini,” kata Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto dalam rapat dengan Dirut BRI Sunarso, Dirut BTN Nixon LP Napitupulu, Dirut Bank Madiri Darmawan Junaidi dan Dirut Bank BNI, Royke Tumilaar di Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.
Namun begitu, politisi muda Partai Golkar itu meminta agar Bank Himbara tetap selektif dalam mengucurkan kreditnya.
“Karena itu Bank Himbara harus punya strategis khusus menyikapi masalah itu. Supaya tidak terus-terusan macet lagi. Nanti 2 tahun-3 tahun macet lagi, lalu minta diputihkan lagi. Kita tidak ingin berulang, nanti setahun pemutihan Rp10 Triliun lagi. Jadi intinya, harus ada strategis bisnis yang tepat,” paparnya, dikutip dari Kedai Pena.
Lebih jauh Nando-sapaan mengapresiasi langkah cepat Bank Himbara menghapus kredit macet usaha kecil, petani dan nelayan, sebagaimana instruksi presiden.
“Kita apresiasi keputusan PP 47/2024, menghapus utang rakyat kecil yang nilainya sekitar Rp10 Triliun. Ya kita tahun ini merupakan ekonomi kerakyatan dan saya lihat respon Bank Himara sangat baik,” paparnya.
Legislator dari Dapil Jateng I itu juga meminta agar Bank Himbara tidak pernah bosan untuk tetap memperhatikan usaha rakyat kecil.
“Ini, karena di dapil saya banyak yang menjadi nelayan, petani dan usaha mikro, mereka mencari sesuap nasi. Jadi mohon dibantu mereka agar usahanya jalan,” imbuhnya.
Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil menurunkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) menjadi 2,90 persen per September 2024. Angka tersebut lebih baik daripada periode yang sama tahun sebelumnya dengan NPL BRI berada di posisi 3,07 persen.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, tingkat kelancaran para debitur yang menurun atau downgrade juga telah berkurang. Secara kuartalan atau quarter on quarter (qoq), jumlah kredit yang downgrade menjadi “kurang lancar” dan “macet” telah berkurang sekitar Rp 750 miliar.
Selain itu, ia mengungkapkan, bank pelat merah itu berhasil mengelola kualitas asetnya menjadi lebih baik. Sunarso menyebutkan, ada beberapa cara yang ditempuh BRI dalam menurunkan tingkat NPL dan downgrade portfolio kredit. Pertama, di front end, bagian pemasaran ditekankan untuk tetap menumbuhkan kredit, tetapi selektif.
“Kami perketat risk acceptance kriterianya dan juga proses underwriting-nya dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang lebih ketat,” ujarnya di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024). {}
